JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE).

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan, sistem tersebut ditujukan untuk mengurangi tekanan fiskal dari adanya bencana di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa bencana menimbulkan tekanan fiskal dari dua sisi yaitu menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan kebutuhan belanja.

Karena itu, pengelolaan risiko bencana harus dilakukan secara terukur dan proaktif, bukan hanya sebagai respons pascabencana.

“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (1/9).

Nufransa mengatakan, ARISE dirancang untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai hazard, exposure, vulnerability, kerugian ekonomi, hingga dampak fiskal.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi risk transfer sebelum bencana terjadi.

“Bagi pemerintah pusat, ARISE menjadi salah satu basis kebijakan berbasis bukti dalam menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Ia mengatakan, ARISE akan diterapkan secara bertahap dan Bali akan menjadi Pilot Project sebelum diperluas pada empat provinsi .

Selanjutnya, pemerintah bersama UNDRR dan ITB berkomitmen memperluas ke empat provinsi, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.

“Dalam jangka panjang, ARISE diharapkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia guna memperkuat kapasitas daerah dalam mengantisipasi dampak fiskal bencana,” ungkapnya.

Nufransa mengatakan, kolaborasi ini menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem pengelolaan risiko fiskal bencana yang proaktif, berbasis data, dan berkelanjutan.

“Pemerintah berharap ARISE dapat menjadi langkah awal penguatan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkasnya.