JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 232 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau 97 persen dari total anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2027 sebesar Rp 240 triliun.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan dari total anggaran BGN pada tahun 2027 hanya sebesar 3 persen yang digunakan untuk operasional atau sekitar Rp 6 triliun.

“Rp 240 triliun itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah yang jadi yang dialokasikan untuk operasional BGN itu sekitar 97 persennya adalah untuk makan, untuk program makannya (MBG),” ujar Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).

Baca Juga: Tanpa Tambah Anggaran, BGN Siap Aktifkan 2.700 Dapur MBG hingga September 2026

Sudaryono mengatakan, anggaran sebesar 3 persen nantinya akan dialokasikan untuk fungsi pengawasan, monitoring dan termasuk gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lanjutnya, sampai dengan 27 Agustus 2026 anggaran MBG yang sudah terserap sebanyak 56 persen dari total anggaran 2026 sebesar Rp 229 triliun.

“Sekarang ini per kemarin ya, kalau nggak salah per hari kemarin sudah 56 persen. Rp 117 triliun sudah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga kini, program tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat.

Menurut Prabowo, MBG merupakan program berskala besar sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan. Pemerintah pun terus melakukan evaluasi untuk mengatasi sejumlah kekurangan agar pelaksanaan program semakin optimal.

“MBG adalah program yang besar. Tantangannya banyak. Kekurangannya masih banyak. Tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan, pembenahan program tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan. Hal yang paling utama, kata dia, adalah memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Kelompok penerima manfaat yang menjadi perhatian pemerintah antara lain anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat lanjut usia. Pemerintah, lanjut Prabowo, memiliki komitmen untuk memastikan kelompok tersebut memperoleh manfaat program secara menyeluruh.

“Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita,” tegasnya.