JawaPos.com - Potensi kebocoran dalam ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia mulai dipetakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Dari ribuan transaksi yang dilacak lewat platform digital, ada potensi nilai sekitar USD 5 miliar atau Rp 88,6 triliun yang perlu validasi lebih lanjut.
Managing Director Business 3 Danantara Asset Management Febriany Eddy, mengatakan platform DSI sudah melacak sekitar 6.500 transaksi ekspor dengan volume 90 juta ton. Penelusuran mencakup aktivitas lewat 50 pelabuhan di 25 provinsi untuk tujuan sekitar 100 negara.
Namun, angka Rp 88,6 triliun itu belum bisa langsung disebut sebagai nilai under invoicing. DSI masih memvalidasi untuk memastikan indikasi yang ditemukan dari penelusuran awal tersebut.
Febriany bilang platform digital DSI memang dibangun untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi kebocoran dalam perdagangan SDA. "Kata kuncinya adalah penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia ini yang memberikan optimum value," ujarnya dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Aston Hotel Palembang, Kamis (27/8).
Platform tersebut berisi delapan mesin analitik yang membaca berbagai aspek transaksi ekspor. Analisis mencakup harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, data negara tujuan, dan penerimaan.
Informasi lalu direkonsiliasi untuk mencocokkan alur dokumen, pergerakan fisik barang, dan pembayaran secara end to end. Sistem fase pertama sudah diluncurkan, tetapi masih dikembangkan bertahap.
DSI tidak membangun sistem dari awal. Mereka mengintegrasikan sejumlah platform data yang sudah ada di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
"Sistem akan memperluas kemampuan validasi harga, penelusuran pengiriman, serta akses data negara tujuan lewat kerangka kerja pemerintah," papar Febriany.
Selain sistem digital, DSI bekerja sama dengan surveyor untuk memperkuat proses pemeriksaan komoditas. Ini mencakup sampling, pemeriksaan laboratorium, dan validasi hasil pengujian.
Febriany menegaskan pengawasan DSI bertujuan menjaga kelangsungan ekspor dan kepastian berusaha. Eksportir yang patuh tidak perlu khawatir sistem ini karena fokus pada kepatuhan.
"Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perlu berjalan seiring perlindungan terhadap kegiatan ekonomi sehat," ucap Febriany.
Dengan ribuan transaksi yang ditelusuri, DSI punya basis data awal untuk memetakan potensi masalah perdagangan SDA. Meski begitu, potensi USD5 miliar yang ditemukan harus divalidasi sebelum dipastikan sebagai indikasi under invoicing.
Peneliti Nagara Institute, Edi Sewandono, menilai pengawasan harus diperkuat karena ekspor SDA Indonesia masih ada masalah under invoicing dan transfer pricing.
Sebelum DSI ada, eksportir bisa langsung kontak pembeli asing. Maka pembayaran tidak terpusat dalam satu mekanisme agregasi. Ini menyulitkan pengawasan transaksi secara menyeluruh.
"Kehadiran PT DSI membuka peluang membangun mekanisme terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran, dan tujuan ekspor," ujarnya.
Edi bilang integrasi data sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi dalam perdagangan komoditas. Namun, DSI menghadapi tantangan untuk menjaga independensi, khususnya dari pelaku besar berpengaruh.
Dia mengusulkan fungsi perdagangan tidak sepenuhnya dibebankan ke DSI. Karena trading butuh modal besar, pemerintah bisa pakai perusahaan perdagangan yang sudah ada. DSI fokus pada pengawasan dan pemantauan.
"Pendekatan itu bisa menjaga tujuan reformasi tanpa menempatkan negara pada risiko pendanaan dan perdagangan komoditas," katanya.
Edi mendukung penggunaan lembaga independen dan teknologi untuk pemeriksaan ekspor. Lembaga seperti SGS, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia membantu pastikan kualitas dan kuantitas komoditas sesuai dokumen perdagangan.
Baca Juga: Industri Otomotif Jawa Timur Makin Bergeliat, Ekspor Naik Jadi USD 510,22 Juta
Kecerdasan artifisial juga dapat memperkuat objektivitas pemeriksaan dan mendeteksi indikasi penyimpangan sejak awal. (*)