JawaPos.com - Menteri BUMN Era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi, menyoroti target pemerintah tentang defisit 2,4 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Laksamana Sukardi menilai defisit 2,4 persen di APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi tantangan tersendiri untuk dicapai. Walaupun keputusan itu memang patut diapresiasi.

Namun, kekuatan target itu tetap bergantung pada asumsi makro ekonomi yang digunakan pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.

Menurut dia, APBN bukan sekadar kumpulan angka melainkan cerminan dari sikap pemerintah dalam melihat masa depan, menghadapi risiko, hingga menentukan pihak yang harus menanggung beban ketika uang negara terbatas.

“APBN adalah cermin sikap pemerintah, seberapa optimistis melihat masa depan, seberapa hati-hati menghadapi risiko, dan siapa yang akhirnya harus menanggung beban ketika uang negara terbatas,” ujar Sukardi, dikutip Minggu (23/8).

Baca Juga: BI Catat Neraca Pembayaran Kuartal II 2026 Defisit USD 0,9 Miliar

Diketahui, pemerintah dalam RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen; inflasi 2,5 persen; nilai tukar rata-rata Rp 17.500 per dolar AS; harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 75 per barel; serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun sebesar 6,9 persen; dan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Dia mengingatkan, defisit dalam RAPBN 2027 tidaklah berdiri sendiri, melainkan beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

Bila pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target, PDB sebagai pembagi dalam perhitungan defisit tidak akan tumbuh sebesar rencana. Maka, akan membuat penerimaan negara berpotensi mengalami tekanan.

“Defisit 2,4 persen terlihat meyakinkan, tetapi kekuatannya ikut bergantung pada tercapainya pertumbuhan yang diasumsikan. Karena itu anggaran negara seharusnya tidak hanya dinilai ketika semua asumsi berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Baca Juga: Perak Makin Diburu, Defisit Pasokan Global Diproyeksi Berlanjut Hingga 2026

Karena itu, pemerintah tidak seharusnya hanya menilai kekuatan anggaran negara ketika seluruh asumsi ekonomi berjalan sesuai rencana.

Pertanyaan yang lebih penting, kata dia, adalah seberapa kuat APBN ketika kondisi global tidak berjalan sesuai harapan. Sejumlah asumsi harus berjalan baik secara bersamaan agar target fiskal RAPBN 2027 dapat tercapai.

Padahal, berbagai indikator ekonomi saling berkaitan dan tidak bergerak dalam ruang yang terpisah. “Beberapa hal harus berjalan baik secara bersamaan. Padahal ekonomi tidak bekerja dalam ruang yang terpisah,” ungkapnya.