JawaPos.com - Pemerintah siap menggelontorkan dana sebesar Rp 549,9 triliun untuk perlindungan atau bantuan sosial (bansos) pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan anggaran tersebut akan dikucurkan melalui sejumlah program mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8).

Baca Juga: Nilai Transaksi Jaringan Judol Internasional Kamboja di Indonesia Tembus Rp 890 Miliar Setahun

Airlangga menjelaskan, selain PKH dan KIP anggaran tersebut juga akan dikucurkan untuk sembako. Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menjelaskan, untuk penyaluran dana tersebut akan menggunakan data lebih akurat tahun depan untuk penerima bantuan sosial. Hal itu dilakukan lewat sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Untuk itu data yang akurat menjadi penting di mana sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS itu menjadi re basing untuk PDB ke depan,” ujarnya.

Lanjutnya, saat ini sensus ekonomi memiliki cakupan yang jauh lebih luas karena memasukkan sektor pertanian dalam integrasi data pereknomian.

"Dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian, ini pertama kali pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian,” ungkapnya.