JawaPos.com - Belanja negara dalam Rancangan Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dicanangkan sebesar Rp 4.097,2 triliun atau naik dari APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Presiden Prabowo Subianto, rencana belanja tersebut nantinya akan diarahkan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo mengatakan, untuk mendukung target tersebut pemerintah memperkirakan pendapatan negara pada tahun 2027 sebesar Rp 3.426,0 triliun atau naik dari Rp 3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pemerintah juga mencangkan pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun pada tahun 2027. Selain itu, dalam RAPBN 2027 defisit ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp 689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen dari PDB,” ujarnya.

Menurutnya, struktur RAPBN tersebut sangat selaras dengan keinginan pemerintah, di mana APBN didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat.

Ia menambahkan bahwa RAPBN 2027 harus mampu memperkuat transformasi ekonomi menuju aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan keandalan program perlindungan sosial, menggairahkan pemberdayaan UMKM, serta memperkuat dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan.

Baca Juga: Prabowo Buka Peluang Dwikewarganegaraan untuk Diaspora, Targetkan Pesepak Bola Kelas Dunia

"Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan," ungkapnya. (*)