JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Rp 2.000 triliun. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kredit UMKM yang saat ini dilaporkan mencapai Rp 1.500 triliun.

Ia mengatakan, idealnya porsi kredit UMKM adalah 30 persen terhadap total kredit di Indonesia sebanyak Rp 9.000 triliun atau sebesar Rp 3.000 triliun. Namun, kenaikan dari Rp 1.500 triliun menjadi Rp 3.000 triliun dinilai terlalu besar sehingga pemerintah mengarahkan target awal ke level Rp 2.000 triliun.

“Jadi, gimana kalau kita turunkan ke Pak Maman (Menteri UMKM) Rp 2.000 triliun. Jadi, saya bilang ini aja yang saya ingin sampaikan di summit. Naik ke Rp 2.000 triliun,” ujar Airlangga dalam acara UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/8).

Baca Juga: Sempat Padam, Kebakaran Kembali Melanda Kawasan Gunung Bromo, Api Berkobar di Pusung Dhuwur

Airlangga mengatakan, pemerintah juga mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong peningkatan pembiayaan UMKM. Dimana, nilai KUR yang disalurkan berada di kisaran Rp 370 triliun hingga Rp 400 triliun.

Lanjutnya, Pemerintah juga ingin memperluas pembiayaan kepada pelaku usaha dengan kebutuhan kredit yang lebih besar dari pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500 juta menjadi pembiayaan sebesar Rp 50 miliar.

“Jadi, sisanya itu yang bukan kredit yang di bawah Rp 500 juta atau bahkan Rp 10 miliar. Tapi itu naik sampai Rp 50 miliar ke atas," ujarnya.

Lanjutnya, ia menyoroti perbedaan data jumlah pelaku UMKM. Ia menyebut data sebelumnya mencatat jumlah UMKM sekitar 64 juta, sementara data terbaru menunjukkan angka 54 juta.

Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapat akses pembiayaan dengan nilai yang lebih besar. Hal itu menjadi penting untuk mempersempit kesenjangan pembiayaan antara kelompok usaha yang mengakses pasar modal dan pelaku usaha yang masih berada di luar pasar modal.

Baca Juga: Sempat Padam, Kebakaran Kembali Melanda Kawasan Gunung Bromo, Api Berkobar di Pusung Dhuwur

"Ini menjadi penting dan perlu. Karena kalau kita lihat dan harapan Bapak Presiden. Kelompok yang di capital market di tempatnya Pak Hasan. Itu kan menguasai sekarang Rp 7.500 triliun," ucapnya.

Airlangga mengatakan, pemerintah perlu mendekatkan kesenjangan antara pembiayaan di pasar modal dan pembiayaan di luar pasar modal. Ia menyebut kelompok usaha yang berada di tengah sebagai hollow in the middle.

"Nah, supaya gap antara yang di capital market dan di non capital market juga lebih mendekat. Maka yang di tengah kita sering sebut hollow in the middle. Yang tengah yang kosong ini yang harus didorong untuk naik ke atas," ungkapnya.