JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan yang diterima di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026) itu menjadi raihan WTP ke-14 secara berturut-turut sejak 2012 dan menegaskan konsistensi Banyuwangi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Mengapa Raihan WTP ke-14 Ini Menjadi Pencapaian Penting?
Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Predikat ini menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi berbagai indikator pengelolaan keuangan yang baik.
Banyuwangi berhasil mempertahankan capaian tersebut selama 14 tahun berturut-turut sejak 2012.
Konsistensi dalam mempertahankan opini tertinggi itu menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sesaat.
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Jawa Timur yang berlokasi di Sidoarjo pada Jumat, 29 Mei 2026.
Dalam proses audit, BPK menilai sejumlah aspek penting.
Mulai dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah daerah.
Bagaimana Banyuwangi Menjaga Konsistensi Tata Kelola Keuangan?
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade tidak lepas dari upaya seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan target pembangunan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pengelolaan anggaran Banyuwangi yang tidak sekadar mengejar penilaian administratif.
Anggaran daerah diarahkan untuk mendukung berbagai program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan meraih opini WTP juga mencerminkan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan efektif.
Sistem tersebut menjadi fondasi penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur.
Apa Arti WTP bagi Masyarakat Banyuwangi?
Bagi masyarakat, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif yang diterima pemerintah daerah.
Predikat tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan uang rakyat dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tata kelola keuangan yang baik akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Ketika pengelolaan anggaran berjalan efektif, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga dapat meningkat ketika laporan keuangan dinilai baik oleh lembaga pemeriksa independen seperti BPK.
Hal ini penting untuk menjaga legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, opini WTP dapat menjadi modal penting bagi daerah dalam memperkuat reputasi tata kelola pemerintahan.
Prestasi tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
DPRD Minta Rekomendasi BPK Tetap Ditindaklanjuti
Meski kembali meraih opini tertinggi, upaya perbaikan tata kelola keuangan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.
Setiap hasil pemeriksaan BPK selalu disertai rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang patut disyukuri dan dipertahankan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh rekomendasi yang diberikan BPK tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar kualitas tata kelola keuangan Banyuwangi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Komitmen menindaklanjuti rekomendasi audit menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Dengan evaluasi yang berkelanjutan, berbagai potensi kelemahan dapat segera diperbaiki sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan efisien.
Raihan opini WTP ke-14 secara berturut-turut akhirnya menjadi lebih dari sekadar catatan prestasi.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Banyuwangi dalam membangun tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.