JawaPos.com - Berdirinya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) diharapkan menjadi lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor sumber daya alam (SDA). Bukan sebagai eksportir tunggal.
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengapresiasi tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dari hasil ekspor SDA. Hal itu patut didukung. “Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya,” ujar Wijayanto kepada wartawan pada Senin (8/6).
Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy.
Baca Juga: Penguatan Rupiah Tak Bisa hanya Andalkan Intervensi BI, Ekonom Minta Eksportir Tidak Menahan Valas
Kebijakan itu diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.
Menurut Wijayanto, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar. “Saya melihat kebijakan ini akan sulit dijalankan dan berpotensi gagal. Selain merusak iklim usaha, kompleksitas transaksi ekspor komoditas Indonesia sangat besar dan melibatkan ribuan pembeli serta berbagai mekanisme perdagangan internasional,” katanya.
Praktisi Kebijakan Publik itu menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan model eksportir tunggal untuk berbagai komoditas SDA seperti yang akan dijalankan Indonesia. “Kalau DSI muncul sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas SDA, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada contoh negara lain yang menjalankan model seperti itu,” ujarnya.
Wijayanto juga meluruskan sejumlah perbandingan yang kerap digunakan dalam diskursus publik. Menurut dia, di Arab Saudi perusahaan minyak nasional Saudi Aramco bukanlah eksportir tunggal yang membeli produk dari berbagai perusahaan untuk kemudian diekspor kembali.
“Aramco menguasai hampir seluruh produksi minyak dan turunannya di Arab Saudi. Jadi Aramco mengekspor produknya sendiri, bukan bertindak sebagai badan ekspor tunggal,” jelasnya. Hal serupa terjadi di Tiongkok.
Menurut Wijayanto, sektor mineral strategis dan logam tanah jarang memang didominasi perusahaan milik negara, namun masing-masing perusahaan melakukan kegiatan ekspor secara langsung. “Di China, sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, tetapi ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor,” katanya.
Dari sisi ekonomi, kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha. “Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia,” ujarnya.
Lebih jauh Wijayanto berpendapat, dampak itu juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.
“Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya,” kata Wijayanto.
Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar Presiden mengarahkan PT DSI menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.
“Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss,” ujarnya.