JawaPos.com - Pemerintah terus memperkuat fondasi perdagangan digital nasional melalui penyempurnaan regulasi e-commerce. Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) pada Kamis (4/6) menandatangani rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Aturan baru tersebut disusun untuk menjawab perkembangan pesat ekonomi digital sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat. Pemerintah menitikberatkan revisi ini pada lima fokus utama, yaitu peningkatan eksposur produk dalam negeri, kemudahan legalitas pelaku usaha, keterbukaan hubungan kemitraan di platform digital, perlindungan konsumen yang lebih kuat, serta tata kelola teknologi yang lebih baik.
“Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen,” kata Mendag Busan.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan platform digital memberikan ruang yang lebih besar bagi produk UMK dan produk lokal agar lebih mudah ditemukan konsumen.
Selain itu, setiap pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital diwajibkan memiliki perizinan usaha. Platform juga harus lebih transparan terkait biaya layanan, kebijakan promosi, serta memberikan dukungan promosi bagi UMK.
Ketentuan lain mencakup kewajiban penyedia platform menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk kegiatan promosi dan pemasaran, serta langkah-langkah pencegahan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat.
Dalam revisi ini, pemerintah juga memasukkan dua kategori baru penyelenggara PMSE.
Pertama adalah layanan ride-hailing yang menyediakan fitur perdagangan barang atau jasa dalam satu ekosistem digital. Pengaturan tersebut difokuskan pada aktivitas jual beli barang yang terjadi melalui fitur niaga di aplikasi transportasi daring.
“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujar Mendag Busan.
Kategori kedua adalah Online Travel Agent (OTA), yaitu platform yang menyediakan layanan pemesanan atau penjualan produk perjalanan, mulai dari tiket transportasi, akomodasi, atraksi wisata, hingga paket perjalanan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” tambah Mendag Busan.
Mengenai kewajiban legalitas usaha bagi pedagang online, pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk menciptakan tata kelola perdagangan digital yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dengan memiliki izin usaha, UMKM juga dapat lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah seperti pelatihan, bantuan pembiayaan, hingga promosi produk.
“Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi,” ujar Mendag Busan.
Untuk mendukung implementasi aturan baru tersebut, pemerintah menyiapkan masa transisi sehingga pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi seluruh persyaratan perizinan tanpa menimbulkan beban berlebihan.
“Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring. Ekosistem digital yang sehat dapat terwujud jika kita membangunnya bersama-sama,” pungkas Mendag Busan.