JawaPos.com - Nama Agrinas Pangan Nusantara mendadak naik daun pasca hebohnya kabar importasi ratusan ribu kendaraan pikap India yang diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih.

Bukan tanpa alasan, ternyata impor itu dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkaitan dengan tugasnya dalam pembangunan Koperasi Merah Putih.

Dalam hal ini, terkait dengan penyediaan sarana prasarana berupa kendaraan operasional guna memastikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa dapat berjalan.

Terkait peran Agrinas Pangan Nusantara lebih lengkap, JawaPos.com berkesempatan untuk mewawancarai langsung Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota di kantornya, pada Senin (16/3).

Baca Juga: Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang Membangun Fisik Koperasi Merah Putih

Di tengah kondisi yang kurang prima, Joao Angelo membeberkan peran Agrinas Pangan terhadap Koperasi Merah Putih yang diberi kewenangan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami bekerja berdasarkan instruksi presiden dan kontrak. Sesuai aturan yang ada, kami fokus pada pembangunan gerai serta penyediaan sarana dan prasarana koperasi,” kata Joao Angelo kepada JawaPos.com, Senin (16/3).

Dia memastikan bahwa keterlibatan Agrinas Pangan untuk membantu pembangunan koperasi di tingkat desa dikontrol langsung oleh Kementerian Koperasi.

“Agrinas Pangan mendapatkan kontrol dari Kementerian Koperasi untuk melaksanakan pembangunan koperasi di seluruh Indonesia. Itu dasarnya perjanjian kerja sama,” imbuhnya. 

Adapun sejumlah sarana prasarana yang disiapkan Agrinas Pangan terdiri atas  gedung atau gerai di atas lahan seluas 600 meter. Kemudian, menyediakan keperluan kasir, rak-rak display barang, mesin EDC, AC, hingga kendaraan yang meliputi satu unit truk, satu unit pikap dan dua unit motor tiga roda.

Baca Juga: Belum Diajak Agrinas, DFSK Justru Pertanyakan Kebutuhan Mobil 4x4

Joao memastikan Agrinas Pangan tak sendiri dalam mengemban tugas untuk memastikan 80 ribu Koperasi Merah Putih siap beroperasi. Sejak awal, kata Joao, pihaknya lebih dulu akan bekerja sama dengan Mabes TNI.

Lalu kemudian, Mabes TNI akan meminta kepada setiap Kodim di daerah untuk bisa menggerakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menggandeng kepala desa mencari aset milik desa untuk pembangunan gerai atau fisik Koperasi Merah Putih.

Selanjutnya, seluruh pembangunan akan dilakukan dengan konsep karya bakti padat karya. Melalui skema ini, para Babinsa bersama kepala desa akan menggerakkan masyarakat untuk ikut membangun koperasi.

Menurut Joao, dengan pendekatan tersebut pihaknya menekankan partisipasi langsung masyarakat desa tanpa melibatkan pihak ketiga atau sistem kontraktor. Bahkan, ia menyebut bahwa Koperasi Merah Putih ini dibangun di luar daripada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sehingga memang komunikasi antara Agrinas Pangan hanya dibangun melalui Babinsa di setiap desa.

Baca Juga: Polemik Impor 105 Ribu Pikap dari India, DPR Imbau Agrinas Tinjau Ulang

"Karena kami bekerja sama dengan Mabes TNI dalam membangun konsep karya bakti padat karya itu yang bisa menggerakkan orang dari desa, salah satunya adalah Babinsa bersama dengan kepala desa. Karena ini pembangunan ini sifatnya suatu gerakan karena kami tidak kontrakan kepada individu-individu tertentu atau kepada legal badan-badan hukum gitu. Jadi benar-benar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat membangunnya," ungkapnya.

Sebagai BUMN, Agrinas Pangan menyatakan belum ada tugas dari pemerintah terkait dengan pengelolaan. Tetapi, Joao Angelo mengaku bahwa Agrinas Pangan siap jika pemerintah nantinya memberikan mandat tambahan, termasuk dalam pengelolaan koperasi.

“Kalau memang nanti ada aturan yang menunjuk kami untuk mengelola, tentu kami siap. Ini program prioritas nasional presiden,” tambahnya.