JawaPos.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan sektor perkebunan memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat sekaligus menjadi penopang perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pemberdayaan, perlindungan, dan pendampingan bagi jutaan petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan) Ali Jamil mengatakan, sektor perkebunan telah terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk saat krisis 1998.
"Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujar Ali Jamil dalam Focus Group Discussion (FGD) Perkebunan: Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Pemuda Tani HKTI, Rabu (1/7).
Pernyataan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026 yang mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman perkebunan rakyat mencapai 164,24 atau menjadi yang tertinggi dibandingkan subsektor pertanian lainnya.
Ali mengungkapkan, berdasarkan data BPS, subsektor perkebunan dijalankan oleh sekitar 10,87 juta rumah tangga usaha pertanian. Menurutnya, besarnya jumlah petani tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sektor perkebunan.
"Maka, penting memberdayakan, melindungi dan membimbing petani. Butuh kerja keras karena memang lebih dari 90 persen pelaku usaha perkebunan adalah petani rakyat sehingga perlu penguatan. Komoditas perkebunan kita potensinya sangat besar, luasannya, hasil produktivitasnya bagus. Permasalahan krusialnya adalah hasilnya masih didominasi raw material, rantai pasok belum terintegrasi dengan baik," tegasnya.
Dalam diskusi yang sama, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Mudi meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap komoditas tembakau yang dinilai menghadapi berbagai tantangan regulasi.
Menurutnya, tembakau merupakan sumber penghidupan sekitar 2,5 juta petani yang tersebar di 14 provinsi dan menjadi komoditas utama saat musim kemarau.
"Tapi, bertubi-tubi ancaman aturan di tingkat nasional yang mau mematikan sumber penghidupan petani, mulai dari penyeragaman kemasan rokok, pembatasan kadar nikotin dan tar, sampai pelarangan bahan tambahan. Bagaimana bisa hilirisasi tembakau terwujud kalau tidak ada perlindungan?" katanya.
Mudi menambahkan, sebagai komoditas yang 98 persen diusahakan oleh perkebunan rakyat, tembakau membutuhkan kepastian regulasi agar program hilirisasi dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir menilai bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap ekspor maupun sektor energi.
Ia mengatakan bahwa pengembangan hilirisasi perlu dilakukan secara bertahap dengan fokus pada masing-masing komoditas agar hasilnya lebih efektif.
"Perkebunan adalah jangkar bahkan sekaligus pengungkit ekonomi. Perkebunan pun memberi andil bagi sektor energi. Perkebunan kita mayoritas adalah ekspor, kontribusinya jelas men-drive ekonomi. Pendekatan pengembangannya perlu bertahap, fokus penguatannya satu-satu mulai hulu ke hilir sehingga ke depannya sejalan dengan program pembangunan," ungkapnya.
Senada, Sekretaris Jenderal Pemuda Tani DPN HKTI Suroyo mengatakan setelah pemerintah berfokus pada swasembada pangan, kini sektor perkebunan perlu menjadi prioritas berikutnya.
Menurutnya, penguatan sektor perkebunan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, hilirisasi, pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri, serta peningkatan ekspor komoditas strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.