JawaPos.com - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (DanKodaeral I), Laksamana Muda TNI Deny Septiana menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, dan Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, dalam agenda Apel Khusus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Markas Komando Kodaeral I, Jumat (16/10).
Perjanjian kerja sama antara Kodaeral I dan tiga kejaksaan tinggi tersebut menjadi upaya memperkuat kolaborasi TNI Angkatan Laut dan Kejaksaan dalam penegakan hukum.
Langkah ini sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya serta peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.
DanKodaeral I Deny Septiana menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara kedua institusi. Melalui kerja sama ini, setiap pihak diharapkan dapat saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya, terutama dalam penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.
Baca Juga: Antusiasme Sambut iPhone 18 Pro-iPhone 18 Pro Max: Banyak Penggemar Rela Antre sejak Dini Hari
"Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi untuk kebutuhan hukum, koordinasi teknis terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, dukungan personel, serta dukungan Kodaeral I di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas," kata Deny Septiana.
Kesepakatan itu juga mencakup dukungan personel, bantuan Kodaeral I dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta pemanfaatan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.
Selain itu, Kodaeral I dan jajaran Kejaksaan akan memperkuat koordinasi teknis maupun nonteknis dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kerja sama juga mencakup penanganan perkara koneksitas serta sosialisasi perkembangan hukum terbaru.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, menyelaraskan pemahaman dalam penanganan perkara, serta mengoptimalkan proses penegakan hukum.
"Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di wilayah perairan yang membutuhkan koordinasi cepat, tepat, dan terpadu," tegasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, lanjut Deny, para Kajati bersama staf Kejaksaan juga mengikuti pelayaran bersama DanKodaeral I dan prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Torani-860.
Pelayaran tersebut memberikan kesempatan kepada jajaran Kejaksaan untuk menyaksikan secara langsung kesiapan operasional kapal perang Republik Indonesia serta profesionalisme prajurit TNI AL dalam menjalankan tugas di laut.
Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan dinamika operasi maritim yang berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia.
Kebersamaan di atas KRI Torani-860 juga menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum di laut.
Baca Juga: Pesan Panglima TNI dalam Sertijab KSAD dan Wapang: Berikan Pengabdian Terbaik!
Interaksi langsung tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi, menumbuhkan kepercayaan, dan menyatukan perspektif dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hukum di wilayah perairan.
"Layar bersama ini bukan sekadar pengalaman berharga, melainkan juga simbol nyata bahwa penegakan hukum dan penjagaan kedaulatan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Ia menekankan, penegakan hukum dan penjagaan kedaulatan laut merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.
Karena itu, sinergi antara TNI AL dan Kejaksaan perlu diwujudkan melalui koordinasi yang berkesinambungan, integritas, serta komitmen menjalankan tugas secara profesional sesuai kewenangan masing-masing.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi penegasan komitmen Kodaeral I bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aceh, dan Riau untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya terwujud dalam kesepakatan formal, tetapi juga menghasilkan langkah nyata dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
"Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan kebersamaan, Kodaeral I bersama jajaran Kejaksaan bertekad mendukung penegakan hukum yang efektif, berwibawa, dan berkeadilan demi menjaga keamanan laut serta melindungi kepentingan negara," pungkasnya.