JawaPos.com - Ustaz Adi Hidayat (UAH) meminta seluruh unsur di pemerintahan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyampaikan laporan secara utuh, benar, dan sesuai kondisi di lapangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, informasi yang tidak lengkap berpotensi menimbulkan kontroversi hingga memengaruhi citra pemimpin di tengah derasnya arus informasi digital.

UAH menilai laporan yang akurat penting agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan berdasarkan kondisi sebenarnya. Ia juga mengingatkan agar informasi resmi pemerintah tidak berbeda dengan fakta yang beredar melalui video amatir, siaran langsung, maupun unggahan di media sosial.

”Kami ingin memberikan titik tekan satu agar seluruh tim yang terkait dengan penanganan musibah ini memberikan laporan yang utuh kepada Presiden, khususnya memberikan informasi yang lengkap apa adanya seperti terjadi di lapangan,” ujar UAH dalam pernyataan resmi di kanal YouTube-nya dikutip Rabu (14/10).

Ia mengatakan, tim teknis di lapangan semestinya telah mengumpulkan data untuk menjadi dasar pelaporan. Namun, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat dapat menyebarkan informasi secara langsung sehingga pemerintah perlu memastikan laporan yang diterima Presiden sesuai dengan kenyataan.

”Jangan sampai informasi yang sampai ke puncak kepada Bapak Presiden ternyata harus bisa didapatkan wacana lain. Ternyata muncul informasi lain yang tidak sama dengan informasi dimaksud,” katanya.

UAH mengingatkan ketidaksesuaian informasi resmi dengan kondisi yang terlihat di masyarakat dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kepemimpinan. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap informasi disampaikan secara terukur, benar, dan lengkap.

Selain keterbukaan informasi, UAH mendorong pemerintah menyusun mitigasi karhutla secara terintegrasi dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, penanganan kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada persoalan lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan sektor lain.

Ia mencontohkan, masyarakat yang terdampak asap, mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga pingsan membutuhkan penanganan dari sektor kesehatan. Sementara itu, persoalan hutan, lingkungan hidup, dan konservasi satwa juga memerlukan koordinasi dengan instansi terkait.

UAH meminta strategi penanganan yang telah disusun pemerintah disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan terukur. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami langkah yang dilakukan pemerintah sekaligus mengetahui cara berpartisipasi dalam penanganan bencana.

”Sehingga kita bisa mendapatkan sinergi antara peran-peran strategis di pemerintahan dengan peran-peran sosial yang dapat dibangun dari sisi kemasyarakatan,” tuturnya.

Menurut UAH, informasi yang jelas juga dapat membantu meredam beredarnya informasi tidak utuh di media sosial. Pemerintah diharapkan menjelaskan langkah konkret setiap instansi, termasuk alur penanganan kesehatan bagi warga terdampak dan strategi pemadaman kebakaran.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai kondisi karhutla, tetapi juga mengetahui bentuk bantuan yang dibutuhkan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar penanganan karhutla berjalan lebih terarah.