JawaPos.com -Ratusan orangtua siswa korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) memadati Gedung DPRD Karo, Senin pagi (7/9). Mereka datang bukan sekadar mempertanyakan kondisi anak-anak mereka, tetapi menuntut tanggung jawab menyeluruh ihwal nasib pengobatan dan sejauh mana proses hukum berjalan.
RDP digelar DPRD Karo sebagai tindak lanjut surat dari Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP). Forum tersebut menjadi ruang bagi para orangtua untuk menyampaikan keresahan sekaligus mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberikan kepastian.
Dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), sedikitnya ada delapan tuntutan disampaikan dalam forum tersebut.
Pertama, orangtua meminta kepastian tanggung jawab atas penanganan ratusan pelajar terdampak di Kecamatan Berastagi, termasuk biaya pengobatan dan biaya operasional selama menjalani perawatan di rumah sakit agar sepenuhnya ditanggung Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kabupaten Karo.
Baca Juga: Ribuan Penerbangan Terdampak Erupsi Krakatau, AHY Minta Maskapai dan OTA Kembalikan Uang Tiket
Kedua, mereka meminta kepastian hukum terkait proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap penyedia manfaat MBG.
Ketiga, legalitas Yayasan Manunggal Kartika Jaya turut dipertanyakan. Keempat, orangtua meminta kejelasan mengenai bentuk kerja sama yayasan tersebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Berastagi Sempajaya.
Kelima, mereka menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG, termasuk Kepala SPPG, ahli gizi dan bagian akuntansi.
Keenam, hasil pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) terhadap sampel sisa makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut diminta segera dibuka.
Ketujuh, orangtua meminta kepastian mengenai zat atau kandungan berbahaya yang menyebabkan para siswa mengalami gangguan kesehatan.
Sedangkan tuntutan kedelapan terbilang paling keras: mereka meminta pelaksanaan program MBG di Kabupaten Karo dihentikan.
“Tutup saja MBG di Tanah Karo ini. Anak kami trauma. Kami mampu memberi makan anak kami sendiri,” ujar salah seorang orangtua dalam RDP.
Bukan Hanya Soal Biaya Pengobatan
Keresahan orangtua tidak berhenti pada persoalan biaya perawatan. Mereka juga mempertanyakan apa yang harus dilakukan jika anak-anak kembali mengalami gangguan kesehatan setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Mentah Dunia Lanjut Menguat
Mereka meminta adanya mekanisme yang jelas, termasuk posko pengaduan dan pihak yang dapat segera dihubungi apabila kondisi kesehatan korban kembali memburuk.
Ketiadaan kepastian mengenai penyebab gangguan kesehatan membuat kekhawatiran itu semakin besar. Orangtua ingin mengetahui bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana memastikan anak-anak mereka mendapat penanganan yang tepat jika gejala kembali muncul.
Polisi Janji Percepat Penyelidikan
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho yang hadir dalam RDP menegaskan kepolisian menangani perkara tersebut secara objektif. Ia memastikan proses penyelidikan terus berjalan dan langkah-langkah percepatan pengumpulan alat bukti dilakukan.
“Kami akan berbuat seobjektif mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan percepatan,” ujar Pebriandi.
Dalam forum tersebut, polisi juga mendapat pertanyaan terkait keberadaan SPPG yang berada di lingkungan Kodim serta alasan dapur SPPG belum dipasangi garis polisi.
Kuasa hukum para orangtua juga mempertanyakan mengapa pihak Yayasan Manunggal Kartika Jaya disebut belum pernah diperiksa.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Kapolres meminta masyarakat ikut mengawasi proses penyelidikan agar berjalan objektif dan transparan.
“Terima kasih atas dukungan. Yang pasti, tolong bantu kami, awasi kami dalam proses penyelidikannya. Saya juga alumni SMA Berastagi,” katanya.
Di tengah proses penyelidikan, persoalan kesehatan para siswa tetap menjadi perhatian utama. Sejumlah orangtua mengaku masih khawatir karena sebagian anak mereka belum sepenuhnya pulih.
Mereka meminta kejelasan mengenai diagnosis serta tindakan medis yang harus dilakukan jika gejala kembali muncul.
Pertanyaan mengenai jenis zat atau kandungan yang diduga menyebabkan gangguan kesehatan juga terus mengemuka. Namun, hingga RDP berlangsung, kesimpulan mengenai penyebab kejadian belum dapat ditetapkan karena hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu.
Baca Juga: Ribuan Penerbangan Terdampak Erupsi Krakatau, AHY Minta Maskapai dan OTA Kembalikan Uang Tiket
Anggota DPRD Karo, Raja Urung Mahesa Tarigan, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi para siswa. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kesehatan anak-anak dan rasa aman keluarga.
“Jenis virus apa? Apa penyebab keracunan ini? Orangtua harus tahu obat apa yang diberikan. Penentuan kesalahan juga penting agar kejadian ini tidak berulang,” ujarnya.
Mahesa menyebut temuan sementara mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola. Namun, ia menegaskan aspek pertanggungjawaban, baik perdata maupun pidana, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian.
Dalam konteks perlindungan konsumen dan keamanan pangan, menurutnya, apabila nantinya terbukti terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian, pihak yang bertanggung jawab harus dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Ia pun mendesak hasil pemeriksaan Labfor segera disampaikan.
“Dari tanggal 13 Agustus sampai hari ini, kita belum mendapatkan laporan. Jangan berlama-lama menyampaikan hasil Labfor,” tegas Mahesa.
Pemkab Pastikan Biaya Pengobatan Ditanggung
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Putra Ginting, menegaskan biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh BGN.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Karo tidak menetapkan rumah sakit rujukan secara sepihak. Setidaknya terdapat empat rumah sakit yang menangani korban, yakni RSU Kabanjahe, RS Efarina, RS Amanda dan RS Mina.
Namun, untuk penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa, pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Baca Juga: Hadapi Kemarau Panjang, Pemerintah Tambah Pasokan Beras SPHP Medium 1 Juta Ton
Pemerintah juga akan meminta pihak sekolah melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi kesehatan siswa yang sebelumnya terdampak. Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi para korban tetap terpantau meski sebagian telah kembali beraktivitas.
RDP Belum Menjawab Pertanyaan Utama
Hingga Senin sore, RDP masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan yang benar-benar menjawab tuntutan para orang tua.
Di tengah belum keluarnya hasil pemeriksaan laboratorium dan proses hukum yang masih berjalan, sejumlah pertanyaan utama masih menggantung.
Para orang tua kini menunggu lebih dari sekadar pernyataan. Mereka membutuhkan kepastian mengenai penyebab gangguan kesehatan, pihak yang harus bertanggung jawab, jaminan kelanjutan pengobatan anak-anak mereka, serta kejelasan proses hukum.