Memutus Peredaran Narkoba di Sumut, Perang dari Hulu: Edukasi, Kolaborasi dan Gerakan Masyarakat

JawaPos.com – Kepala Polda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas karena peredarannya masih menunjukkan ancaman yang serius.

Tren pengungkapan sabu-sabu di provinsi tersebut juga terus meningkat.

Pada 2024, Polda Sumut menyita sekitar 1,5 ton sabu-sabu. Jumlah itu meningkat menjadi 1,7 ton pada 2025, tertinggi secara nasional.

Hingga semester pertama 2026, barang bukti sabu yang disita telah mencapai 948 kilogram dan diperkirakan masih bertambah.

”Kasus narkoba menjadi atensi dan prioritas kami dengan menindak, baik melalui upaya persuasif maupun penindakan tegas,” kata Whisnu dilansir dari Antara.

Besarnya barang bukti yang disita menunjukkan bahwa penindakan masih harus terus dilakukan.

Namun, bagi aparat kepolisian, penangkapan pelaku hanyalah satu bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba.

Letak geografis Sumatera Utara yang memiliki jalur laut, darat, dan udara serta berbatasan dengan negara tetangga menjadikan provinsi itu salah satu pintu masuk peredaran narkoba.

Sebagian barang haram yang masuk ke sana tidak hanya beredar secara lokal, tetapi juga dikirim ke berbagai daerah lain.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap jalur masuk narkoba menjadi salah satu fokus kepolisian setempat.

Di saat yang sama, pengembangan jaringan pengawasan juga dilakukan hingga melibatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum di luar negeri.

Selain memperkuat kerja sama lintas negara, Polda Sumut juga rutin menggelar operasi kewilayahan, menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba, merazia tempat hiburan malam, hingga menutup lokasi yang kembali digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.

Meski demikian, aparat kepolisian menyadari bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa semata-mata mengandalkan penegakan hukum.

Pencegahan menjadi bagian yang sama pentingnya agar masyarakat tidak terus menerus menjadi sasaran peredaran narkoba.

Perang melawan narkoba tidak akan pernah cukup jika hanya dilakukan Badan Narkotika Nasional tapi harus menjadi gerakan bersama.

Perang melawan narkoba tidak selalu dimulai dari operasi penangkapan.

Ada upaya yang jauh lebih mendasar dan menentukan, yakni mencegah seseorang mengenal narkoba sejak awal.

Pendekatan itulah yang dikedepankan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam melawan narkoba di Sumatera Utara.

Di tengah keterbatasan personel, anggaran dan jangkauan kelembagaan, Tatar memilih memperkuat pertahanan dari hulu.

Anak-anak, keluarga, sekolah, desa dan masyarakat ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pencegahan.

Menurut Tatar, tantangan Sumatera Utara memang tidak sederhana.

Dengan 33 kabupaten/kota dan jumlah penduduk mendekati 16 juta jiwa, Sumut memiliki potensi pasar narkoba yang besar.

Persoalan tidak berhenti pada jalur peredaran.

Narkoba kini juga semakin menjangkau wilayah perdesaan dan menyasar kelompok usia yang lebih muda.

Tatar menyebut, terjadi pergeseran kelompok usia pengguna.

Jika sebelumnya kelompok usia 25–49 tahun cukup dominan, kini kelompok usia 15–25 tahun menjadi perhatian serius.

Dia menemukan dua anak berusia 15 tahun asal Tanah Karo yang telah mengalami kecanduan narkoba dan harus menjalani rehabilitasi.

Fakta tersebut menjadi alarm bahwa pencegahan harus dilakukan sedini mungkin.

Karena itu, BNNP Sumut memperkuat strategi pencegahan melalui program nasional ANANDA BERSINAR, Aksi Nasional Anti-Narkotika Dimulai dari Anak.

Program ini diarahkan untuk membangun ketahanan sejak usia dini, dengan memperkuat tiga lapis benteng: ketahanan diri, ketahanan keluarga dan ketahanan lingkungan.

Di lingkungan pendidikan, pendekatan dilakukan melalui IKAN (Integrasi Kurikulum Anti-Narkotika).

Edukasi mengenai bahaya narkoba diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang sudah berjalan tanpa harus mengubah kurikulum.

BNNP Sumut juga menjalankan program BNN Goes to School, dengan menempatkan petugas sebagai pembina upacara sekaligus memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan pesantren.

Pendekatan kemudian diperluas melalui pembentukan Saka Anti-Narkotika, dan pengembangan Sekolah Bersinar, Kampus Bersinar dan Desa Bersinar.

Di Tanah Karo, sebanyak 1.600 pelajar telah dibekali menjadi Sobat Ananda Bersinar.

Mereka diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah masing-masing, mulai dari mengingatkan teman, menyampaikan edukasi hingga berani melaporkan indikasi penyalahgunaan narkoba.

Dengan pendekatan tersebut, anak-anak tidak hanya ditempatkan sebagai sasaran edukasi, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan pencegahan.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, BNN baru memiliki 15 BNNK dan masih terdapat 18 kabupaten/kota yang belum memiliki BNNK.

Kekuatan personel di daerah juga belum ideal, rata-rata sekitar 25–30 orang.

Persoalan sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran turut menjadi tantangan.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat Tatar surut langkah.

Dia membangun kekuatan organisasi melalui tiga fondasi: integritas, soliditas, serta sinergi dan kolaborasi.

Integritas diperkuat dari internal organisasi. Soliditas dibangun agar seluruh jajaran bergerak dalam arah yang sama.

Sementara sinergi dan kolaborasi diperluas dengan menggandeng pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan dan berbagai komunitas.

”Kalau kita mau membersihkan, sapunya harus bersih dulu,” ujar Tatar.

Salah satu perkembangan yang diapresiasi Tatar adalah mulai tumbuhnya keberanian masyarakat untuk ikut melawan narkoba.

Dia mencontohkan fenomena Siti Mawarni di Labuhanbatu dan sejumlah warga lainnya yang berani mengambil sikap terhadap peredaran narkoba di lingkungannya.

Bagi Tatar, munculnya gerakan warga tersebut merupakan tanda tumbuhnya kesadaran kolektif.

Masyarakat mulai merasa gerah dan tidak ingin lingkungan mereka menjadi ruang tumbuhnya peredaran narkoba.

Kesadaran semacam itu dinilai penting karena pemberantasan narkoba tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan aparat.

”Ketika personel terbatas, jejaring masyarakat diperluas. Ketika anggaran terbatas, kolaborasi diperkuat,” ungkap Tatar.

Pemberantasan tetap dilakukan, tetapi pencegahan menjadi investasi jangka panjang.

Sebab, menangkap pengedar atau pengguna merupakan bagian dari penegakan hukum.

Namun, mencegah seorang anak mengenal narkoba jauh lebih strategis karena berarti memutus mata rantai sejak dari hulu.

Artikel Terkait