GP Ansor dan Rumah Besar Nahdliyin Siap Menjaga Hasil Muktamar NU

JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan organisasi. Di balik dinamika persidangan dan kontestasi gagasan, Muktamar menghadirkan kembali satu hal yang jauh lebih fundamental: kesadaran bahwa Nahdlatul Ulama adalah rumah besar yang mempertemukan jutaan manusia dalam ikatan khidmah, ukhuwah, dan kecintaan kepada Indonesia.

Pandangan itu disampaikan Dr. Rangga Afianto, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus pengurus pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor, dalam menyikapi euforia dan kebersamaan warga Nahdliyin dalam momentum Muktamar ke-35 NU.

Menurut Rangga, bagi warga Nahdliyin, Muktamar memiliki dimensi yang melampaui agenda organisatoris. Ia menjadi momentum untuk kembali mempertemukan para kiai, ulama, pengurus, kader, dan warga NU dari berbagai daerah, bahkan diaspora NU di berbagai belahan dunia.

“Ada semacam panggilan batin yang membuat warga Nahdliyin selalu memiliki ikatan emosional dengan Muktamar. Ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi ruang untuk kembali menemukan bahwa kita berada dalam satu rumah besar, dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya,” ujar Rangga.

Ia menilai berbagai konflik, intrik, strategi, hingga perbedaan pandangan yang sempat mewarnai dinamika elite NU dalam proses menuju Muktamar merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari perjalanan organisasi sebesar NU.

“Perbedaan, bahkan gesekan, adalah bagian dari dinamika sebuah organisasi. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dinamika itu pada akhirnya dikembalikan kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu persaudaraan, kematangan organisasi, dan kemaslahatan umat,” kata Rangga lewat keterangannya, Kamis (3/9).

Bagi Rangga, justru di situlah kedewasaan Nahdlatul Ulama diuji. Organisasi dengan sejarah panjang dan basis sosial yang demikian besar tidak mungkin selalu berada dalam ruang yang seragam.

“NU tidak boleh kehilangan kemampuan untuk berbeda, tetapi juga tidak boleh kehilangan kemampuan untuk kembali bersatu. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar Nahdliyin,” ujarnya.

Kekuatan Sosial yang Menopang Peradaban

Rangga mengatakan, besarnya basis sosial NU membawa konsekuensi historis sekaligus tanggung jawab moral yang tidak kecil.

Ia merujuk pada survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 2023 yang menunjukkan 56,9 persen responden menyatakan diri sebagai bagian dari NU. Angka tersebut, jika diproyeksikan terhadap jumlah penduduk Indonesia, berada pada kisaran 160 juta orang.

“Angka itu tentu bukan sekadar statistik. Di dalamnya ada manusia, keluarga, pesantren, komunitas, tradisi, kebudayaan, dan kehidupan sosial yang sangat luas. Karena itu, kekuatan NU sesungguhnya bukan hanya pada jumlah, tetapi pada kemampuan menggerakkan nilai dan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat,” kata Rangga.

Dengan kekuatan sosial tersebut, ia melihat NU memiliki posisi strategis dalam perjalanan peradaban Indonesia.

“Kekuatan sebesar ini harus dirawat dengan khidmah. Semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga persatuan, merawat kebangsaan, dan menghadirkan kemaslahatan.”

Dalam perspektif tersebut, kata Rangga, Muktamar tidak seharusnya berhenti pada pembicaraan mengenai siapa yang memimpin dan bagaimana struktur organisasi dibentuk. Muktamar harus menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi NU terhadap persoalan bangsa.

Rangga juga menegaskan bahwa hubungan Nahdlatul Ulama dengan negara merupakan bagian dari sejarah panjang perjalanan organisasi.

Menurut dia, NU memiliki tradisi kebangsaan yang kuat dan tidak pernah menempatkan agama dan negara sebagai dua entitas yang harus dipertentangkan.

“Sejak awal berdirinya, NU tumbuh bersama perjalanan republik. Karena itu, kecintaan kepada Indonesia bukan sesuatu yang baru bagi Nahdliyin. Hubbul Wathan Minal Iman bukan sekadar ungkapan, tetapi menjadi bagian dari cara NU memandang pengabdian,” ujarnya.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Muktamar ke-35 NU, bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, menurut Rangga, memperlihatkan kuatnya hubungan antara NU dan kehidupan kebangsaan. Presiden Prabowo secara resmi menutup Muktamar ke-35 NU pada 31 Agustus 2026 di Tambakberas.

Ia kemudian mengingat kembali pernyataan Presiden Soekarno dalam Muktamar NU ke-23 di Solo pada 1962.

“Bung Karno pernah mengatakan, ‘Meski harus merayap, saya akan tetap datang ke Muktamar ini, agar orang tidak meragukan kecintaan saya kepada NU.’ Pernyataan itu menunjukkan bahwa relasi NU dengan kepemimpinan nasional memiliki akar sejarah yang panjang,” kata Rangga. Pernyataan tersebut tercatat dalam dokumentasi mengenai Muktamar NU ke-23 tahun 1962.

Menurutnya, hubungan tersebut bukan berarti NU kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah. Sebaliknya, kecintaan terhadap negara harus diwujudkan dengan memberikan kontribusi sekaligus mengingatkan ketika terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki.

“Mendukung negara bukan berarti kehilangan daya kritis. Justru karena mencintai Indonesia, NU harus hadir sebagai kekuatan moral yang konstruktif—mendukung ketika pemerintah bekerja untuk rakyat dan memberikan masukan ketika ada hal yang perlu dikoreksi.”

Menatap Masa Depan Bersama Gus Kikin

Muktamar ke-35 akhirnya menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2026–2031. Penetapan tersebut merupakan hasil rangkaian mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan forum Muktamar.

Rangga memandang terpilihnya kepemimpinan baru tersebut sebagai momentum untuk mengakhiri seluruh kontestasi dan mengembalikan energi organisasi kepada kerja-kerja pengabdian.

“Setelah Muktamar selesai, tidak ada lagi kubu-kubuan. Yang ada adalah satu NU. Kepada KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz, warga Nahdliyin menitipkan harapan agar NU semakin matang, semakin kuat, dan semakin mampu memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.”

Ia berharap kepemimpinan baru dapat menjadi titik temu seluruh elemen NU.

“Gus Kikin dan Kiai Miftachul bukan hanya milik kelompok tertentu. Keduanya kini menjadi bagian dari amanah seluruh Nahdliyin. Karena itu, mari kita berikan ruang untuk bekerja, kita kawal bersama, dan kita dukung dengan doa serta kontribusi terbaik,” ujar Rangga.

Sebagai bagian dari GP Ansor dan LBH GP Ansor, Rangga juga melihat bahwa masa depan NU membutuhkan penguatan pada aspek hukum, tata kelola, kaderisasi, serta perlindungan terhadap warga dan jam'iyah.

“Kalau NU ingin terus menjadi salah satu penyangga peradaban Indonesia, maka tradisi keilmuan, khidmah, kaderisasi, profesionalisme, dan kepastian hukum harus berjalan beriringan.”

Pada akhirnya, menurut Rangga, Muktamar ke-35 NU bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

“Yang menang adalah Nahdlatul Ulama ketika seluruh perbedaan mampu kembali menjadi persaudaraan. Yang menang adalah Indonesia ketika NU semakin kokoh sebagai kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan.”

“Muktamar boleh selesai, kontestasi boleh berakhir, tetapi khidmah tidak boleh berhenti. Karena sebesar apa pun dinamika yang terjadi di dalam rumah besar ini, pada akhirnya kita akan kembali kepada satu khittah: berkhidmat untuk agama, menjaga persaudaraan, merawat Indonesia, dan ikut menopang peradaban bangsa.”

Artikel Terkait