JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menghadapi kekeringan lahan akibat fenomena El Nino, guna menjaga produktivitas pertanian.
Amran mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi dampak kekeringan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program penguatan sektor pertanian di seluruh Indonesia.
”Itu menghadapi kekeringan lahan pertanian sudah diantisipasi sejak awal. Kan kita sudah antisipasi sejak pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Mentan dilansir dari Antara, Kamis (27/8).
Baca Juga: Api yang Belum Dijawab RUU Kehutanan
Dia menyebutkan berbagai langkah strategis yang disiapkan pemerintah menghadapi kekeringan melalui irigasi, pompanisasi, embung, dan benih tahan kering untuk menjaga produksi pangan nasional.
”Kan kita sudah ada irigasi, ada pompanisasi, ada embung, kemudian ada benih tahan kekeringan, kemudian ada cetak sawah, optimalisasi rawa,” ujar Amran.
Strategi tersebut dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi agar pasokan air menuju lahan pertanian tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung di sentra produksi pangan.
Baca Juga: Benteng Van Der Wijck Jadi Pusat Budaya dan Pariwisata Kebumen
Pemerintah juga memperluas program pompanisasi untuk membantu petani memperoleh pasokan air dari sumber terdekat sehingga aktivitas tanam dan produktivitas lahan tetap berjalan secara optimal.
Selain itu, pembangunan embung terus dilakukan sebagai cadangan air bagi kawasan pertanian yang rawan kekeringan sehingga petani memiliki sumber air ketika curah hujan menurun.
Kementerian Pertanian (Kementan) juga menyediakan benih padi tahan kekeringan agar tanaman tetap mampu berproduksi meskipun menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering dibandingkan musim normal.
Program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa turut menjadi bagian strategi pemerintah untuk memperluas areal tanam sekaligus menjaga produksi beras nasional di tengah ancaman El Nino.
Sementara itu, sektor irigasi mencatat capaian tertinggi dalam program Kementan di Aceh. Dari pagu Rp 147,47 miliar, realisasi anggaran sudah Rp 110,68 miliar atau 75,1 persen.
Jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota hampir rampung dengan realisasi 96 persen, sementara irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota mencapai 88 persen.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Terima Hibah AI, Bisa Prediksi Lokasi dan Waktu Karhutla 24 Bulan ke Depan
Kaposkowil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menegaskan, capaian ini patut diapresiasi namun harus segera dipercepat.
”Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” ujar Safrizal ZA.
Secara keseluruhan, program Kementan di Aceh dengan total pagu Rp 515,22 miliar telah terealisasi Rp 272,37 miliar atau 52,9 persen.
Baca Juga: Gempa NTT: 111 Orang Meninggal, 77.912 Rumah Rusak, Bantuan Masih Terus Berdatangan
Optimasi lahan (Opla) untuk sawah rusak ringan mencatat realisasi Rp 91 miliar atau 58,46 persen di 16 kabupaten/kota, melibatkan perguruan tinggi seperti USK, Unimal, dan Unsam.
Rehabilitasi lahan sawah rusak sedang dengan anggaran Rp 200,42 miliar baru terealisasi Rp 64,34 miliar atau 32 persen.
Kegiatan ini melibatkan kelompok tani dan TNI di Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.
Baca Juga: 170 Pendaki di Ranu Kumbolo yang Terjebak Karhutla Semeru Dipastikan Aman
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota mencatat realisasi Rp 6,34 miliar dari pagu Rp 11,66 miliar atau 54 persen. Pengerjaan fisik dilakukan di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Abdya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat, dan Aceh Jaya.
Safrizal ZA kembali menekankan pentingnya percepatan.
”Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” papar Safrizal ZA.
Dia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam kerja rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca Juga: Mitigasi Risiko Kemarau, Kemenhut Evakuasi Orang Utan di Ketapang
”Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” tandas Safrizal.