JawaPos.com - Sejumlah PWNU dan PCNU mengaku resah karena belum menerima undangan resmi Muktamar ke-35 NU. Padahal padegalaran akbar ini akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 di PP Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang Jawa Timur.
Sekretrais PCNU Bangkalan, Madura, Dimyati Muhammad mengatakan, undangan resmi seharusnya sudah disebar saat ini. Kondisi ini berkaitan dengan akomodasi peserta yang harus dipersiapkan.
“Kami khawatir undangannya mepet. Kalau dikirim H-7, tiket pesawat dan kereta pasti sudah mahal, bahkan habis. Terutama PWNU-PCNU luar Jawa, bahkan banyak yang dari daerah kepulauan. Padahal, diantara mereka berangkat rombongan,” ujar Dimyati, Jumat (14/8).
Dia mengaku mendapat banyak aduan terkait undangan resmi yang tak kunjung diterima oleh fungsionaris PCNU terutama di luar Jawa.
Baca Juga: Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati-SBY Absen
“Tidak ada undangan hingga saat ini membuat mereka menduga-duga. Pastinya, kesulitan mengurus administrasi internal untuk berangkat, SK delegasi, hingga koordinasi teknis keberangkatan,” imbuhnya.
Atas dasar itu, fungsionaris merasa resah karena khawatir muktamar akan ditunda.
“Mereka juga mengeluh, semua belum pasti, justru sudah ditekan untuk menyerahkan daftar Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Padahal belum ada surat permohonan resmi dari panitia, mekanisme dan penjelasan lengkapnya," jelasnya.
Paniti Rilis DPS
Panitia Muktamar ke-35 NU merilis data peserta sementara (DPS) tahap I untuk acara yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026. Terdapat 501 struktur kepengurusan NU yang masuk dalam DPS Tahap I ini berdasarkan pemutakhiran data organisasi per 31 Juli 2026.
Jumlah tersebut terdiri dari Pengurus Wilayah (PWNU) sebanyak 31, Pengurus Cabang (PCNU) 456, dan Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) sebanyak 14. Penetapan DPS Tahap I ini ditandatangani Rais PBNU Mohammad Nuh, Katib Aam PBNU Akhmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni, dan Sekjend PBNU Saifullah Yusuf.
Jumlah DPS ini menurun dibanding muktamar tahun 2021 di Lampung. Saat itu DPS berjumlah 586 terdiri dari 34 PWNU, 521 PCNU dan 31 PCINU.
Panitia muktamar juga memberikan ruang bagi PWNU, PCNU, dan PCINU untuk melakukan koreksi terhadap penetapan DPS ini. Langkah ini untuk mencegah terjadinya sengketa pada kemudian hari.