JawaPos.com - Kontroversi mobil dinas mewah dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar memicu gelombang kemarahan publik di Kalimantan Timur.
Dikutip Pontianak Post (Jawa Pos Group), ribuan warga kini bersiap turun ke jalan dalam aksi besar yang disebut-sebut akan menyerupai “demo ala Pati”. Di Samarinda, posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim bahkan mulai dipenuhi donasi logistik dari warga.
Seperti gerakan warga di Pati, Jawa Tengah, tahun lalu, dukungan datang dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan dan Tenggarong.
Baca Juga: Meski Banyak Pemain Absen, Bali United Tetap Pasang Target Menang Lawan Persita
Polemik bermula ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
Pernyataan itu disampaikan pada 6 April lalu. Namun sepekan kemudian, Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim M. Irfan Pranata justru menyatakan tim dari Kemendagri turun langsung untuk melakukan pemeriksaan.
“Karena sudah ramai di media massa, tentu menjadi perhatian nasional. Tim dari Kemendagri sudah turun,” ujar Irfan di Kompleks DPRD Kaltim.
Sebelumnya Rudy menegaskan seluruh anggaran telah melalui prosedur resmi. Menurutnya, pembahasan dilakukan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, hingga mendapat persetujuan Kemendagri.
Ia berdalih renovasi besar diperlukan karena rumah jabatan tersebut puluhan tahun tidak ditempati sehingga banyak bagian yang harus diperbaiki.
Data Inaproc Kaltim menunjukkan anggaran Rp25 miliar itu terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja.
Sebanyak 35 item senilai Rp 12 miliar dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur, mulai dari rehabilitasi bangunan, pengadaan meubeler, hingga peralatan dapur dan alat pemadam kebakaran.
Sementara 17 item lainnya senilai Rp 4,9 miliar diperuntukkan bagi rumah jabatan wakil gubernur. Sisanya, sekitar Rp 8,2 miliar, digunakan untuk penataan ruang kerja di kantor gubernur.
Kontroversi tersebut muncul setelah sebelumnya Rudy juga menuai sorotan publik karena membeli mobil dinas Range Rover Autobiography LWB PHEV seharga Rp 8,5 miliar.
Mobil mewah itu disebut sebagai upaya menjaga “marwah” Kalimantan Timur. Namun kritik tajam bermunculan dari berbagai pihak hingga akhirnya kendaraan tersebut dikembalikan kepada penyedia jasa.
Baca Juga: Usai Bungkam Malut United, Bali United Bidik Kemenangan Tandang atas Persita
Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyindir pembelian mobil dinas tersebut. “Saya presiden di Indonesia pakai mobil buatan Indonesia, harganya Rp 700 juta,” ujar Prabowo kepada sejumlah jurnalis senior di kediamannya di Hambalang.
Di tengah polemik itu, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim merencanakan aksi demonstrasi besar pada 21 April mendatang. Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, mengatakan gerakan tersebut lahir dari kekecewaan masyarakat.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah,” katanya.
Hingga Rabu (15/4), sebanyak 4.075 orang telah mendaftarkan diri untuk ikut aksi. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah menjelang hari demonstrasi.
Baca Juga: Persaingan Gelar Makin Panas, Borneo FC Andalkan Mental dan Dukungan Suporter
Seperti di Pati tahun lalu, aliansi masyarakat juga mendirikan posko logistik untuk menampung bantuan dari warga.
Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menyambangi posko aksi di kawasan Simpang Lembuswana pada Rabu malam.
Ia menegaskan kepolisian akan mengawal jalannya aksi secara humanis dan persuasif.
“Kami mengedepankan pendekatan humanis serta komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Kontroversi renovasi rumah jabatan kian terasa sensitif karena terjadi di tengah minimnya anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.
Baca Juga: Jelang Lawan Persib di GBLA, Arema FC Andalkan Mental Baja Frigeri dan Gustavo Franca
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR-Pera Kaltim Hariadi mengungkapkan program tersebut justru menyusut drastis tahun ini.
Dari target awal 500 unit rumah, kini hanya tersisa 11 unit yang dapat direhabilitasi.
“Tahun ini tidak ada alokasi untuk kawasan kumuh. Untuk RTLH hanya ada 11 unit,” katanya.
Kontras antara kemewahan fasilitas pejabat dan keterbatasan bantuan bagi warga miskin inilah yang kini memantik kemarahan publik.