JawaPos.com – Musibah banjir masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, salah satunya terjadi di Kabupaten Mojokerto.

Sama seperti kabupaten/kota lainnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pun terus mengebut penanganan permasalahan tersebut.

Pemkab menunjukkan keseriusannya dengan menjadikan langkah penanganan banjir ini sebagai salah satu program prioritas.

Rencananya, pada tahun 2024 ini, anggaran yang telah disiapkan Pemkab untuk penanganan banjir tersebut jumlahnya senilai Rp 15 miliar.

Dilansir Radar Mojokerto (JawaPos Grup), Minggu (3/3), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, kondisi semakin urgent karena bencana alam tersebut dapat merusak infrastruktur jalan, jembatan maupun irigasi di area persawahan sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

’’Sesuai arahan ibu bupati, kita harus selalu antisipatif dan peduli terhadap penanganan bencana. Makanya, tahun ini kita mendapatkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana, terutama banjir,’’ katanya.

Terkait anggaran yang nilainya mencapai Rp 15 miliar, Rinaldi menyebut rencana anggaran itu nantinya akan terbagi dalam 19 paket proyek.

Alokasi itu akan digunakan untuk beberapa perbaikan infrastruktur di daerah langganan banjir. Seperti bendungan, tanggul, hingga saluran drainase.

Rinaldi mengakui bahwa, penanganan banjir memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Namun, diperlukan adanya keseriusan dan biaya yang besar.

’’Banjir tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir dampaknya. Kita bertekad, yang dulunya banjir bertahan berhari-hari, berminggu-minggu, itu kita berusaha dengan penanganan kita supaya dalam hitungan jam banjir sudah surut,’’ paparnya.

Disisi lain, Kabid Kabid Sumber Daya Air (SDA) Rois Arif Budiman menambahkan, selain untuk pembangunan infrastruktur baru, alokasi anggaran itu akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak.

’’Dari 19 kegiatan itu, salah satunya perbaikan Dam Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo yang rusak terdampak banjir tahun lalu. Saat ini masih proses agar segera terealisasi,’’ jelasnya.

Terkait hal tersebut, ia mengaku pihaknya tengah berkolaborasi dengan BBWS Brantas terkait perbaikan tanggul sungai yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Menurutnya, selain untuk penanganan darurat, hal itu dilakukan juga untuk perbaikan permanen yang nantinya bakal dilakukan secara bertahap.

Sebagai informasi, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan mitigasi tanggul sungai yang alami kritis di tengah musim hujan saat ini.

Hasilnya, telah ada sebanyak 20-an titik berhasil diidentifikasi dan rawan terjadi banjir. Di lapangan, ditemukan banyak tanggul yang kondisinya memang sangat memprihatinkan.

Selain karena belum sepenuhnya konstruksi dari beton, di beberapa titik juga sudah mengalami pecah-pecah karena termakan usia.

Misalnya, seperti tanggul longsor yang mengancam rumah warga di Dusun Mojogeneng, Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar.

Tanggul di samping kanan dan kiri sungai ini juga cukup membahayakan karena dapat mengancam rumah penduduk. Termasuk tanggul sungai di Desa Kebondalem, Kecamatan Mojosari.

’’Jadi, sekarang mungkin sudah ada 20-an titik yang kami mitigasi bersama BBWS. Karena beberapa sungai menjadi wewenang BBWS, untuk penanganannya nanti kita kolaboratif. Dan kemungkinan masih ada tambahan lagi,’’ tegasnya.