alexametrics
Kaleidoskop 2018

Isu Teknologi Paling Ramai, Mulai dari Aplikasi LGBT hingga Skandal FB

29 Desember 2018, 07:00:22 WIB

JawaPos.com – Sepanjang 2018 dunia teknologi di Indonesia turut diramaikan dengan kabar miring yang menyita perhatian. Betuknya pun macam-macam.

Nah, jelang pergantian tahun ini, JawaPos.com merangkum sejumlah peristiwa-peristiwa teknologi informasi yang paling ramai diperbincangkan dan berdampak bagi masyarakat tentunya. Berikut rangkumannya.

1. Geger Aplikasi Berbau Seks Menyimpang dan LGBT, Blued

aplikasi lgbt, aplikasi blued lgbt, isu teknologi 2018
ilustrasi: LGBTQ. (pixabay)

Mengawali 2018 lalu, yakni pada Januari, masyarakat dikagetkan dengan ramainya kabar soal adanya aplikasi yang memfasilitasi kaum Lesbian Gay Biseks dan Transgender (LGBT). Aplikasi tersebut bahkan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu yang paling membuat heboh adalah aplikasi bernama Blued.

Kasus terungkapnya aplikasi ini berawal dari laporan kepolisian yang menciduk para pelaku tindakan asusila di Cianjur, Jawa Barat. Orang-orang yang diciduk itu adalah pelaku seks sesama jenis, yakni kaum pria yang menggunakan aplikasi pesan khusus yang kerap diakses dengan jalur koneksi tersembunyi, seperti aplikasi Blued ini.

Buntutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang resah akan hal itu. Akhirnya pada 15 Januari 2018, Kemenkominfo melayangkan surat kepada Google untuk melakukan tindakan takedown (penghentian) terhadap 73 aplikasi yang beraroma LGBT dari Google Play Store, serta memblokir terhadap 15 DNS aplikasi LGBT tersebut.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo Noor Iza yang menjabat kala itu mengaku telah menindaklanjuti aduan tersebut. Pihaknya telah meminta Google untuk memblokir jejaring sosial berbau LGBT, Blued, dari platform Google Play Store per 28 Januari 2018.

Aplikasi Blued memang telah diblokir Kementerian yang digawangi Rudiantara tersebut. Namun, pantauan JawaPos.com, aplikasi lain yang terindikasi sama dengan Blued yakni yang memfasilitasi kaum LGBT masih banyak ditemukan di Google Play Store. Jika menggunakan kata kunci ‘Gay’, maka masih tampak aplikasi tak pantas itu bisa diunduh di layanan milik raksasa pencarian Google. Hingga hari ini pun demikian.

Namun disampaikan Noor Iza kala itu, peraturan yang ada, belum bisa menyentuh hal tersebut secara mendalam. “Kepada Google misalnya, kita tidak bisa langsung meminta mereka menutup atau memblokir aplikasi-aplikasi tak senonoh tersebut. Karena aturannya belum jelas. Semetara kalau ada temuan pelanggaran norma agama, pornografi, kesusilaan, dan adat istiadat seperti Blued ini baru kita bisa suruh Google untuk tutup aplikasi tersebut. Yang lain menyusul,” katanya.

2. Game Kekerasan: Pukul Guru

game pukul guru, isu teknologi 2018
Tampilan game kekerasan: Pukul Guru (PokiGames)

Masih awal 2018, lebih tepatnya sekitar Februari lalu. Masyarakat Indonesia juga dikagetkan dengan adanya aplikasi game yang mengandung unsur kekerasan bagi anak-anak berjudul Pukul Guru. Game dengan tema kekerasan ‘Pukul Guru Anda’ mendadak ramai diperbincangkan.

Viralnya game yang kental dengan aroma kekerasan tersebut bersamaan dengan mencuatnya kasus pemukulan murid terhadap gurunya hingga meregang nyawa. Resah dengan permainan yang menggambarkan kekerasan murid terhadap guru, masyarakat lagi-lagi meminta Kemenkominfo untuk bertindak tegas.

Masih pada periode Noor Iza, Kemenkominfo menanggapi kasus munculnya permainan tersebut dengan mengaku telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat terkait game tersebut. Laporan tentang game berunsur kekerasan itu juga telah sampai ke Menkominfo Rudiantara. Kemenkominfo telah meminta penyedia game sarat kekerasan itu untuk menutup akses game dalam waktu 2×24 jam. Kemudian meminta dengan tegas terhadap penyedia game untuk menjawab dalam waktu minimal 1×24 jam.

Judul game yang cenderung brutal ‘Pukul Guru Anda’ ini dapat diakses bebas di internet. Game ini menampilkan visual penuh kekerasan. Pantauan JawaPos.com saat itu pada 2 Februari 2018, situs penyedia game tersebut terpampang tulisan mengenai keterangan game yang tidak pantas dimainkan.

“Gunakan benda-benda di dalam kelas untuk membunuh guru Anda! Permainan buang stres ini berfitur berton-ton kekerasan yang brutal dan grafis. Tujuannya adalah menggunakan benda biasa sebagai senjata mematikan. Anda bisa menyebabkan kerusakan fatal dengan buku, stapler, payung, dan benda-benda biasa lain di kelas! Pukul Guru Anda merupakan salah satu Permainan Aksi pilihan kami,” begitu penjelasan yang menyertai permainan tersebut.

Game ‘Pukul Guru Anda’ dirilis oleh penerbit game asal Belanda, Poki. Mengutip keterangan yang ada dalam situsnya, Poki beralamat di Amsterdam, Belanda. Poki bisa diakses menggunakan bahasa Indonesia dan 27 bahasa lainnya. Game brutal tersebut memang memiliki akses yang terbatas. Sebab, hanya bisa dimainkan melalui desktop PC yang mendukung layanan Adobe Flash. Namun masyarakat terlanjur resah dengan konten yang terdapat di dalamnya yang sarat muatan negatif seperti penganiayaan terhadap guru.

3. Karut-marut Registrasi SIM Card Prabayar

kasus simcard, karut marut registrasi sim, isu teknologi 2018
ilustrasi: SIM Card (AFP)

Peristiwa selanjutnya dari sektor teknologi informasi sepanjang 2018 adalah karut marut registrasi SIM Card seluler prabayar. Peristiwa ini menyambung gagasan registrasi ulang kartu SIM prabayar menggunakan identitas kependudukan sah untuk dapat menggunakan nomor seluler yang pertama muncul di Oktober 2017 lalu.

Pro dan kontra registrasi kartu SIM dengan data kependudukan pun pernah JawaPos.com bahas di Kaleidoskop tahun lalu. Namun karena gongnya terjadi sekitar Februari hingga Mei 2018 ini, karut marut registrasi SIM kembali kami masukan ke daftar peristiwa teknologi informasi sepanjang 2018 ini.

Karut-marut ini dimulai dengan banyaknya pengguna yang gagal melakukan registrasi hingga batas akhir 28 Februari lalu. Belum usai, isu kebocoran data penduduk sebagai peranti mendaftarkan nomor seluler prabayar yang dijadikan syarat utama juga mengemuka.

Pasalnya, satu identitas kependudukan semisal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) memang dibatasi penggunaannya, yakni maskimal lima kartu SIM berbeda saja. Namun, di lapangan beredar laporan yang menyebut bahwa ada yang mengaku identitas kependudukannya digunakan lebih dari 50 bahkan jutaan nomor berbeda.

Buntutnya, Komisi I DRR menggelar rapat dengar pendapat bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat tersebut membahas data kependudukan yang digunakan untuk registrasi kartu seluler prabayar. Hadir pula dari Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Lebih detailnya, pertemuan ini menyoroti isu kebocoran data dalam penyelenggaraan registrasi ulang kartu seluler menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Hasilnya rupanya mengejutkan. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa ada 1 NIK yang digunakan untuk meregistrasi sebanyak 2.221.656 pelanggan dengan nomor berbeda.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif membantah telah terjadi kebocoran data di instansi yang dipimpinnya. “Melihat security sistem kami, rasanya tidak mungkin hal itu dapat terjadi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/4).

“Terkait isu kebocoran data, kami melakukan pengecekan log dan akses dalam sistem data center Ditjen Dukcapil dan dipastikan tidak ada data berupa NIK dan Nomor KK yang keluar dari sistem data center kami,” tambah Zudan.

Sementara itu, Dirjen PPI Kemenkominfo Ahmad M Ramli menyebut, terkait dengan 1 NIK yang digunakan lebih dari 2 juta nomor berbeda masih dalam tahap penyelidikan. “Yang ditemukan di lapangan hanya penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KK untuk mendaftar kartu prabayar. Bukan kebocoran data. Terkait kasus 50 nomor yang mendaftar menggunakan satu NIK dan KK, kita langsung meminta operator untuk mengintegrasikan nomer itu, langsung diblokir saat itu juga,” tandas Ramli kala itu.

Di lain tempat terkait dengan karut-marut registrasi SIM prabayar. Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi menilai bahwa hal ini mungkin terjadi lantaran ada faktor inkonsistensi serta kurangnya komunikasi antar-stakeholder dalam menyusun peraturan tersebut.

4. Skandal Kebocoran Data Facebook

facebook data bocor, isu teknologi 2018
ilustrasi: pencurian data Facebook. (Fossbytes)

Selanjutnya terkait dengan skandal kebocoran data Facebook. Jejaring sosial Facebook masih menjadi perbincangan hangat hingga hari ini. Tak Cuma publik di Amerika Serikat (AS) yang menjadi awal mula mencuatnya kasus penyalahgunaan data Facebook, publik di beberapa negara termasuk Indonesia sempat dibuat geger.

Terkait bocornya data Facebook mulanya digunakan oleh lembaga riset Cambridge Analytica (CA). CA diduga mencuri data pengguna Facebook di seluruh dunia melalui layanan pihak ketiga. Pihak developer tersebut menggunakan platform kuis kepribadian yang digunakan untuk memenangkan Presiden AS terpilih Donald Trump. Kasus ini bahkan sampai melibatkan sebanyak 87 juta data pengguna yang bocor ke CA.

Merasa Indonesia turut terseret dalam kasus tersebut lantaran kebocoran data, Kemenkominfo akhirnya memanggil perwakilan Facebook Indonesia untuk datang menemui Menkominfo Rudiantara dan menjelaskan duduk perkaranya. Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo Rudiantara telah meminta Facebook untuk men-shutdown atau mematikan segala bentuk aplikasi pihak ketiga. Sebab, aplikasi tersebut diindikasi menjadi celah bocornya data pengguna.

Selain itu, pihaknya juga telah meminta Facebook untuk segera mengaudit data yang mungkin dipakai pihak ketiga. “Pokoknya aplikasi yang meminta data pengguna untuk disetop dulu. Terutama aplikasi seperti kuis-kuis personality test yang dibuat oleh Cambridge Analytica itu. Matikan dulu,” tegas Rudiantara.

Selain pemanggilan perwakilan Facebook oleh Kemenkominfo, Facebook juga sempat diagendakan meghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR. Sempat mangkir, Facebook akhirnya datang dan menjelaskan apa yang terjadi. Hingga hari ini, kasus skandal kebocoran data Facebook ke CA yang melibatkan Indonesia masih belum menemui titik yang benar-benar terang.

Di Indonesia, Facebook sendiri digugat oleh Direktur Eksekutif Idonesia ICT Institute (ID-ICT) Heru Sutadi. Selain ID-ICT, gugatan terhadap Facebook dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPMII) lewat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sayangnya hingga agenda sidang kedua, Facebook masih mangkir dari persidangan yang berbuntut ditundanya sidang gugatan kepada Facebook.

5. Kemenkominfo Cabut Izin Bolt dan First Media

Bolt ditutup, first media ditutup, isu teknologi 2018
Ilustrasi: Bye bye Bolt. (Bolt.id)

Menutup rangkuman peristiwa teknologi informasi paling menyita perhatian di 2018, kali ini terkait dengan dicabutnya izin dua operator telekomunikasi, yakni PT First Media (KBLV) dan PT Internux (Bolt). Pencabutan Izin Penggunaan Pita Frekuensi (IPFR) radio 2,3 GHz tersebut memang masih hangat di telinga lantaran baru dilakukan kemarin, Jumat (28/12).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan, berdasarkan keputusan Menkominfo, Jumat (28/12), kedua operator tersebut resmi tidak lagi dapat menggunakan frekuensi 2,3 GHz untuk melayani konsumen. “Mereka harus melakukan shutdown terhadap core radio network operations center mereka agar tidak lagi menggunakan frekuensi 2,3 GHz,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (28/12).

Lebih jauh Ismail menerangkan, pencabutan IPFR 2,3 GHz Internux dan First Media KBLV dinyatakan berakhir lantaran kedua perusahaan tersebut tidak dapat menunaikan kewajiban. “Mereka tidak dapat membayar tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) IPFR 2,3 GHz dan denda yang dikenakan,” imbuhnya.

Seperti pernah JawaPos.com beritakan sebelumnya, PT First Media Tbk (KBLV) tersandung utang BHP selama periode 2016-2018 senilai hampir Rp 500 miliar oleh Kemenkominfo. Rencana pencabutan IPFR kedua perusahaan tersebut juga sempat molor.

Selain tersandung kasus utang, drama pencabutan IPFR 2,3 GHz Internux dan First Media (KBLV) juga diwarnai aksi gugatan. Gugatan tersebut akhirnya dicabut sendiri oleh perusahaan tersebut. Adapun kala itu, gugatan juga berkenaan dengan sanksi tunggakan utang dan kewajiban membayar IPFR 2,3 GHz yang mesti dibayarkan Internux dan First Media (KBLV).

Sebagai informasi, PT First Media Tbk (KBLV) yang kini sudah resmi dicabut izinnya merupakan layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3 Ghz). Perusahaan ini terpisah dari lisensi TV Kabel & Fixed Broadband Internet. Layanan berbasis kabel tersebut dioperasikan PT Link Net Tbk dengan menggunakan merek dagang yang sama, First Media. Sejauh ini layanan TV Kabel & Fixed Broadband Internet masih beroperasi seperti biasa.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : (ryn/JPC)

Isu Teknologi Paling Ramai, Mulai dari Aplikasi LGBT hingga Skandal FB