JawaPos Radar | Iklan Jitu

UU ITE Harus Dikembalikan kepada Rohnya

Oleh MOHAMMAD NUH, Menkominfo 2007-2009

19 November 2018, 12:38:09 WIB | Editor: Ilham Safutra
UU ITE Harus Dikembalikan kepada Rohnya
()
Share this

JawaPos.com - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan pada 2008, ketika saya menjabat menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo). Ketika saya masuk menjadi Menkominfo pada 2007, sejatinya sudah ada draf UU itu.

Ide dasar UU ITE tersebut sesuai dengan namanya, yakni transaksi elektronik. Jadi, UU ITE dulu dibuat untuk menampung transaksi-transaksi yang berbasis elektronik. Dulunya ke situ arah pembuatan UU ITE.

Misalnya, selama ini tanda tangan selalu menggunakan tanda tangan basah. Tanda tangan basah tersebut sudah tidak sesuai dengan era digital. Harus ada alternatif penggunaan tanda tangan digital. Namun, tidak ada landasan hukum agar tanda tangan digital memiliki kekuatan layaknya tanda tangan basah.

Akhirnya kami maraton membahas RUU ITE. Kemudian disahkan dengan mulus, dalam arti tidak ada dissenting opinion di parlemen. Ketika membahas RUU ITE, Kementerian Kominfo melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya adalah Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose. Beliau memiliki konsentrasi pada cyber security, khususnya transaksi elektronik.

Pemerintah sebagai pengusul RUU ITE berharap bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan transaksi elektronik. Tidak hanya di kalangan instansi pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Dengan demikian, ketika disahkan, UU ITE diharapkan bisa menunjang dan mempercepat ekonomi digital di Indonesia.

Transaksi elektronik di pemerintah juga harus memiliki legalitas. UU ITE itu kemudian juga membidani adanya e-KTP atau data elektronik lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga yang awalnya berbasis hard copy bergeser pada data digital.

Pemerintah saat itu menyadari bahwa ekonomi digital dalam beberapa tahun mendatang bakal tumbuh subur di Indonesia. Karena itu, perlu disiapkan landasan hukumnya. Supaya dalam transaksi ekonomi berbasis digital, pihak penyedia jasa maupun konsumen tidak dirugikan.

Dalam perkembangan saat ini, saya tidak tahu di masyarakat kok ada pergeseran penggunaan UU ITE. UU tersebut semakin banyak dijadikan penyelesaian masalah terkait penyebaran video, gambar, maupun audio. Kasus-kasus UU ITE kok sekarang cenderung didominasi urusan kriminal.

Saya mengakui bahwa di dalam UU ITE juga ada pasal-pasal tentang penyalahgunaan. Kemudian, sekarang yang heboh dalam implementasi UU ITE adalah urusan penyalahgunaan. Ini benar-benar jauh dari ide awal UU itu sendiri. Sekali lagi saya menegaskan, ide dasar UU ITE mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang menunjang dan mempercepat ekonomi digital.

Saya kira saat ini UU ITE harus dikembalikan kepada rohnya. Kalaupun ada penyalahgunaan data elektronik, seperti penyebaran gambar, video, dan sejenisnya yang melanggar hukum, jangan serta-merta memakai UU ITE. Jika ada penyebaran informasi yang diduga penipuan maupun penghinaan dan pencemaran nama baik, ada KUHP. Kemudian, jika ada kaitannya dengan kegiatan asusila atau pornografi, sudah ada UU Pornografi. 

(disarikan dari wawancara yang dilakukan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan/c9/oni)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up