JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kemenkominfo dan First Media Akhirnya Damai, Gugatan PTUN Dicabut

19 November 2018, 19:08:36 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Kemenkominfo Ferdinandus Setu, First Media, Kemenkominfo First Media
Plt Kepala Biro Hubunngan Masyarakat, Kemenkominfo, Ferdinandus Setu di Kantor Kemenkominfo di Jakarta, Senin (19/11). (Rian Alfianto/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Gugatan yang dilayangkan PT First Media (KBLV) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta resmi dicabut. Sebelumnya, antara First Media dengan Kemenkominfo memang sempat 'panas' lantaran gugatan tersebut berkenaan dengan utang tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio 2,3 GHz yang belum dibayarkan.

"Kita ada kabar baik. Gugatan oleh PT First Media Tbk (KBLV) ke kita akhirnya dicabut," ujar Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kemenkominfo Ferdinandus Setu saat ditemui JawaPos.com di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (19/11).

Gugatan tersebut, lanjut pria yang akrab disapa Nando ini, dicabut dengan waktu yang hampir bersamaan dengan surat proposal perdamaian yang dikirimkan PT First Media Tbk (KBLV) ke Kemenkominfo. "Tidak lama setelah proposal perdamaian dikirim, itu (gugatan) di PTUN Jakarta juga dicabut," terangnya.

First Media, Kemenkominfo First Media,
Ilustrasi: First Media. Kemenkominfo-First Media Damai, Gugatan PTUN Dicabut (Wikipedia)

Terkait dengan gugatan antara PT First Media Tbk (KBLV) dengan Kemenkominfo, hari ini, Senin (19/11), keduanya dijadwalkan mengikuti persidangan kedua di PTUN Jakarta. Pantauan JawaPos.com, sidang yang digelar siang tadi berlangsung tertutup dan hanya digelar selama kurang lebih sepuluh menit. Adapun agenda sidang merujuk pada sidang pertama pekan lalu, yakni majelis hakim yang meminta untuk memperbaiki gugatan PT First Media Tbk (KBLV) dan harus disampaikan sebelum sidang berikutnya.

Sebelumnya, laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN didapati bahwa gugatan oleh First Media kepada Kemenkominfo didaftarkan pada Jumat (2/11) pekan lalu dengan nomor 422/L/62.01/NRS-SEM/2018. PT First Media Tbk (KBLV) melayangkan gugatan yang diwakili oleh Harianda Noerlan sebagai pihak penggugat. Adapun poin dalam isi gugatan itu adalah mewajibkan tergugat (Kemenkominfo) untuk menunda pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio tertanggal 17 September 2018 yang diterbitkan tergugat.

Selain itu, First Media juga meminta penundaan pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan atau kesepakatan bersama antara First Media dan Kemenkominfo.

Dalam pokok perkara, First Media juga mengajukan pembatalan dua surat yang dirilis SDPPI, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan surat No 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR). Sejak kasus ini mencuat,
pihak First Media dan Bolt belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

(ryn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up