JawaPos Radar | Iklan Jitu

First Media Kirim Surat ke Kominfo, SK Pencabutan Batal Dikeluarkan?

19 November 2018, 17:53:29 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Ferdinandus Setu, Kemenkominfo First Media, Kemenkominfo Bolt
Plt Kepala Biro Hubunngan Masyarakat, Kemenkominfo, Ferdinandus Setu di Kantor Kemenkominfo di Jakarta, Senin (19/11). (Rian Alfianto/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) mengajukan 'proposal' perdamaian. Hal itu dilakukan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencabut izin kedua perusahaan tersebut per hari ini, Senin (19/11).

First Media dan Bolt mengaku berkomitmen membayar tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio 2,3 GHz. Kedua perusahaan Grup Lippo itu menunggak sejak 2016-2017 lalu kepada Kemenkominfo.

Plt Kepala Biro Hubunngan Masyarakat Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan, SK Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi radio 2,3 GHz untuk First Media dan Bolt yang semula direncanakan keluar hari ini, Senin (19/11), belum bisa dilakukan. "Saat ini Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPII) Ismail sedang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata," ujar Nando, sapaan akrabnya kepada awak media di Kantor Kemenkominfo di Jakarta, Senin (19/11).

Pertemuan tersebut, lanjut Nando, untuk membahas teknik pembayaran dan seperti apa terkait dengan proposal dua perusaahan tersebut. "Kami akan berdiskusi dengan Kemenkeu untuk mendapat yang terbaik. Kami hargai 'proposal' perdamaian yang diajukan mereka. Mereka janji, mereka ingin bayar. Setidaknya untuk tahun 2016-2017 (tunggakan) mereka bersedia membayar," terang Nando.

Terkait sudah lewat masa tenggat waktu, Nando mengaku paham bahwa tunggakan kedua perusahaan Lippo Group itu memang sudah lewat tempo yang ditetapkan tanggal 17 kemarin. Terkait dengan tenggat waktu dan SK Pencabutan Izin Frekuensi yang belum dikeluarkan, Nando berkilah itu karena pertimbangan kebutuhan pelanggan, nasib konsumen, dan melihat niat baik kedua perusahaan tersebut. "Kami hargai niat mereka, walaupun mereka terlambat," katanya.

"Kita masih menunggu hingga pukul 24.00. Itu tergantung kepada hasil pertemuan di Kemenkeu oleh Dirjen SDPPI Ismail. Jadi ini belum bisa diputuskan nasib SK apakah akan dikeluarkan atau tidak. Jadi ini tergantung hasil pertemuan di sana (terkait dengan teknis pembayaran dan skema pembayaran) bagaimana. Yang jelas kita masih menunggu dari sana (hasil pertemuan Dirjen SDPPI dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu)," jelas Nando.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) menunggak kewajiban membayar BHP frekuensi radio di 2,3 GHz untuk tahun 2016 dan 2017. Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing Rp 364.840.573.118 (Rp 364 miliar), sedangkan Bolt menyentuh angka Rp 343.576.161.625 (Rp343 miliar). Jadi tunggakan plus denda (BHP) tahun 2016 dan 2017 kedua anak perusahaan Grup Lippo ini mencapai Rp 708 miliar. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa tunggakan hanya Rp 500 miliar. Angka tersebut belum termasuk denda.

Selain PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), penyedia layanan telekomunikasi lainnya yang tersangkut masalah tunggakan BHP Frekuensi Radio 2,3 GHz adalah PT Jasnita. Jasnita yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara menunggak BHP senilai Rp 2,1 miliar. Tidak seperti PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), PT Jasnita tidak melakukan upaya apapun terkait dengan utang yang mereka miliki.

(ryn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up