JawaPos Radar | Iklan Jitu

Sidang Belum Rampung, Kominfo Tetap Cabut Izin First Media dan Bolt

14 November 2018, 18:07:34 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
First Media Bolt, First Media Kemenkominfo, Kemenkominfo First Media
Menkominfo Rudiantara. Sidang Perdana First Media dan Bolt Lawan Kemenkominfo berlangsung Selasa (13/11). (Hendra Eka/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com – Sidang perdana tuntutan PT First Media Tbk (KBLV) terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (13/11) kemarin. Adapun agenda sidang tersebut masih pada pemeriksaan Surat Kuasa dan beberapa perbaikan gugatan oleh penggugat, PT Fisrt Media Tbk (KBLV).

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan bahwa gugatan First Media masih harus diperbaiki lagi. “First Media diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memperbaiki gugatan dan harus disampaikan sebelum sidang berikutnya,” jelas Nando, sapaannya kepada JawaPos.com, Rabu (14/11).

Nando menjabarkan bahwa sidang lanjutan gugatan PTUN PT First Media (KBLV) akan digelar pada Senin, 19 November 2018 pekan depan. Adapun terkait sikap, kementerian yang dipimpin oleh Rudiantara itu mengaku akan terus kooperatif menanggapi gugatan First Media. “Kemenkominfo akan mengikuti setiap tahap gugatan PTUN ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” jelas Nando.

Sidang Belum Rampung, Kominfo Tetap Cabut Izin First Media dan Bolt
Ilustrasi: jaringan telekomunikasi. Sidang Perdana First Media dan Bolt Lawan Kemenkominfo berlangsung Selasa (13/11). ()

Sementara itu, saat ditemui JawaPos.com, Selasa (13/11) kemarin, Menkominfo Rudiantara mengaku akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dia juga berujar bahwa apapun hasil persidangan nantinya, PT First Media Tbk (KBLV) bersama PT Internux (Bolt) tetap diminta bersikap layaknya pengutang yang baik.

“Jika hingga 17 November mendatang perusahaan tidak juga memenuhi kewajiban, maka izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz akan dicabut pemerintah. Dengan dicabutnya hak frekuensi, maka pelanggan bisa kehilangan layanan dan mereka (First Media dan Bolt) harus bertanggung jawab,” jelas pria kelahiran Bogor itu.

Lebih jauh soal proses hukum nantinya, Rudiantara menyebut bahwa Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal itu dimaksud agar nantinya dari Kejaksaan Agung akan bertindak, baik sebagai pengacara negara yang tentunya bisa mewakili Kemenkominfo di proses persidangan maupun dalam memberikan legal advice. Sementara hingga hari ini, pihak PT First Media (KBLV) belum memberikan tanggapan soal masalah tersebut.

“Ini surat mengingatkan agar membayar sudah dikeluarkan sesuai dengan aturan, namun saat ini mereka belum settlement (menyelesaikan) dan malah menggugat kita, meminta sanksi dibatalkan. Kalian bayangkan rasanya, Kemenkominfo (pemberi utang) lagi nagih, kemudian malah dituntut oleh First Media (pengutang), itu rasanya bagaimana,” pungkas Rudiantara.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Fisrt Media (KBLV) dan Internux selaku produsen modem Bolt tersandung masalah dengan Kemenkominfo sejak 2016-2018. Permasalahan itu bermula manakala perusahaan tersebut lalai akan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio spektrum 2,3 GHz. Adapun pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio akan masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kemenkominfo.

Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, menyatakan bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Sementara menilik Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menyebutkan, setiap pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang tidak melakukan pembayaran secara penuh BHP Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara penggunaan pita frekuensi radio, dan atau pencabutan izin.

Pencabutan Izin dimaksud akan dilakukan setelah pemegang IPFR tiga kali diberikan surat peringatan, dan tidak melunasi seluruh BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahunan berikut dendanya sampai dengan bulan ke 24 sejak tanggal jatuh tempo BHP Frekuensi Radio terutang, yaitu selambat-lambatnya pada 17 November 2018. Untuk PT First Media Tbk (KBLV) dan Internux sendiri diketahui telah mendapat surat peringatan hingga tiga kali.

(ryn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up