JawaPos Radar

Utang BHP Rp 500 Miliar, Izin First Media dan Bolt Terancam Dicabut

09/11/2018, 20:53 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
First Media Bolt, Kemenkominfo First Media, First Media Bolt Dicabut
Ilustrasi: Frekuensi radio. (DigitalStudio)
Share this

JawaPos.com - First Media dan Bolt terancam dicabut izinnya. Pasalnya, perusahaan internet milik Lippo Group itu disebut telah menunggak Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) radio senilai Rp 500 miliar yang belum dibayarkan.

Hal tersebut diakui pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kementerian yang dipimpin Rudiantara itu mengaku sejauh ini telah menyurati First Media dan Bolt untuk segera melaksanakan kewajiban mereka.

Adapun tagihan Kemenkominfo kepada First Media dan Bolt berasal dari BHP frekuensi radio 2,3 GHz. Angka senilai setengah triliun rupiah itu merupakan tagihan yang belum dilaksanakan sejak periode 2016-2018.

"Sudah kami surati, kami (Kemenkominfo) masih menunggu (jawaban)," ujar Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo Ferdinandus Setu kepada JawaPos.com, Jumat (9/11) malam.

Kemenkominfo, lanjut Nando, sapaan akrabnya, masih berharap ada iktikad baik dari First Media dan Bolt. "Ini kan masih tanggal sembilan. Jatuh temponya tanggal 17, kita berharap mereka ada itikad baik ya," imbuhnya.

Untuk diketahui, perusahaan tersebut mendapat izin frekuensi 2,3 GHz sejak 2009 silam. Keduanya mendapat dua jenis izin atas penggunaan frekuensi di zona Sumatera Utara dan zona Jabodetabek serta wilayah Banten. Adapun kedua izin ini akan berakhir pada 18 November mendatang. Namun bila hingga tanggal tersebut Firts Media dan Bolt tidak membayar, tidak menutup kemungkinan izin frekuensi mereka akan dicabut.

(ryn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up