Wamenkumham

“Saya secara pribadi dan pengurus berharap tenis ke depan bisa dimasukkan ke DBON. Tentu kami butuh dukungan dari Kemenpora, KONI” ujar Edward.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (20/3).

“Tentu yang kami tindak lanjuti tidak hanya sepihak tapi harus membandingkan dengan pihak lainnya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej saat memberikan klarifikasi membawa bukti atas tudingan tidak menyenangkan soal dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

“Jadi pada hari ini, Senin (20/3), atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada KPK atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah.”

Wakil Menteri Hukum dan Ham, Edward Omar Sharif Hiariej telah menutup turnamen tenis lapangan di kejuaraan tenis Pemasyarakatan Open 2023.

“Saya mau klarifikasi di KPK, tunggu sebentar ya, terima kasih,” kata Eddy di Gedung Merah Putih KPK.

Kemenkumham mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahan rancangan UUD Paten.

Menilik harta kekayaan Eddy Hiarij yang dilihat dari website e-LHKPN, Eddy Hiarij memiliki harta kekayaan yang terbilang fantastis.

“Tidak ada sama sekali arahan dari Bapak Wamenkumham terhadap saya,” ucap Yogi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, dikutip dari Antara

“Harus (kooperatif) dong. Saya sebagai warga negara yang baik, saya kooperatif jika memang itu ada panggilan. (Jika) KPK memanggil saya, saya akan datang,”

Yogi Arie Rukmana menyatakan bahwa dirinya akan bersikap kooperatif apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan panggilan

Gratifikasi terkait IUP itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial Y. Nilai gratifikasi itu diduga sebesar Rp 7 miliar.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej ke Komisi Pemberantasan

Sementara itu, Wamenkumham Eddy Hiariej enggan merespons lebih jauh terkait laporan ke KPK oleh Ketua IPW.