Wamenkumham

Pasal penghinaan presiden menimbulkan pro kontra, sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review (JR).

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memastikan Rancangan Undang-Undang KUHP tidak akan disahkan dalam waktu dekat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memperkenalkan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum sebagai Wamenkumham, Selasa (29/12).

Wamenkumham lakukan kunjungan ke satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabu (20/4), menyerahkan bantuan gerobak bakso untuk WBP 

“Ini sama sekali tidak boleh menggunakan restorative justice,” kata Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Selasa (22/2) dikutip dari Antara.

Draft RKUHP kontraproduktif dengan serangkaian upaya Pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas saat ini.

“RUU KUHP merupakan aspirasi nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban bangsa yang merdeka dan berdaulat,” ujar Eddy.

“Ini menjadi masalah serius. Sebab ada perbedaan-perbedaan penerjemahan yang ditulis Mulyatno dengan R Susilo,” ucap Wamenkumham.

Wamenkumham Edward Omar Sharif menyebut mantan dua menteri Presiden Jokowi yakni Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara layak dihukum mati

Wamenkumham menyatakan, mantan menteri yang tersandung kasus pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 layak dituntut hukuman mati

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meyakini, kinerja Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej akan membantunya memenuhi tuntutan publik.