Uud 1945
Pengerdilan Mahkamah Konstitusi
Desain besar pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai wujud esensial prinsip negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 beriringan dengan prinsip negara.
Muhaimin Iskandar Minta Indonesia Tangani Konflik Internasional
Pancasila dan UUD NRI 1945 Jaminan Penegakan HAM di Indonesia
HNW: Amandemen UUD Sulit karena Parpol sudah Punya Capres Sendiri
Berita Hari Ini
Pengerdilan Mahkamah Konstitusi
Desain besar pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai wujud esensial prinsip negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 beriringan dengan prinsip negara.
Muhaimin Iskandar Minta Indonesia Tangani Konflik Internasional
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minta Indonesia terlibat aktif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia
Ancaman Penundaan Pemilu
Pada 20 Oktober 1997, Harmoko, ketua umum Partai Golkar saat itu, menyatakan dan meminta kesediaan Soeharto untuk kembali maju sebagai presiden.
Pancasila dan UUD NRI 1945 Jaminan Penegakan HAM di Indonesia
“Bangsa Indonesia menghormati dan mengakui hak asasi manusia sesuai dengan amanat yang tertera dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.”
HNW: Amandemen UUD Sulit karena Parpol sudah Punya Capres Sendiri
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, sulit untuk mengamandemen UUD 1945
PBB Sebut Yusril Siap Diajak Jokowi Diskusi Soal Amandemen UUD 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik koalisi non parlemen di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9) kemarin.
Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Bertentangan dengan UUD 1945
“UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Airlangga.
Ketua MPR: Negara Ini Butuh Pokok-Pokok Haluan Negara
untuk menjamin kontitusi hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi
HNW: Kita Sangat Butuh RUU Ketahanan Keluarga
HNW yang juga Anggota Komisi VIII ini juga menuturkan bahwa ada pula kesalahpahaman terkait dengan RUU ini, seolah-olah misoginis dan mendomestifikasi perempuan
Berkunjung ke PGI, Bamsoet Sebut Pentingnya GBHN Dihidupkan Lagi
Pimpinan MPR melanjutkan diskusi mengenai amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
PDIP Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode
PDIP menolak rencana amandemen terbatas UUD 1945 jika digunakan untuk penambahan masa jabatan presiden.
Prabowo Dukung UUD 1945 Diamandemen
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung adanya amandeman UUD 1945. Sebab memang sejatinya memang GBHN itu diperlukan.
Prabowo Kritik Utang Pemerintah, Ngabalin Malah Bilang Begini
Menurutnya, Prabowo hanya ingin meningkatkan elektabilitasnya menjelang Pemilihan presiden 2019, yang diprediksi bakal kembali bertarung melawan Jokowi.
Pancasila Hanya Jadi Mantra, Prabowo: Indonesia Sedang Lemah
Yang menguasai kekayaan bangsa kita hanya segelintir orang saja. Kurang dari 1%. Bahkan ada yang mengatakan tidak lebih dari 300 keluarga di Indonesia.
Gulirkan Rencana Pembangunan Semesta, Megawati Ingin UUD 1945 Diamandemen Lagi
JawaPos.Com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tengah mengkaji kemungkinan mengamandemen UUD 1945 lagi. Menurutnya, langkah itu dianggap perlu untuk mengukuhkan rencana pembangunan semesta demi kesinambungan.Megawati mengungkapkan, di era kepemimpinan Bung Karno sudah pern…