Uu pemilu

Sufmi Dasco menuturkan, presidential threshold dengan angka 20 persen sudah dinyatakan sah diatur dalam UU Pemilu hasil revisi pada 2017.

Beban penyelenggara pemilu pada 2024 bakal berlipat. Sebab, dua hajatan pesta demokrasi dipastikan berlangsung pada tahun itu: pemilu (pileg dan pilpres).

Mensesneg menyatakan pemerintah tidak menghendaki revisi terhadap dua undang-undang. Yakni UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada

Persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Sehingga tidak perlu adanya  perubahan UU Pilkada.

PAN memandang bahwa penanganan Covid-19, baik dari sisi pemutusan mata rantai penyebaran virus maupun pemulihan ekonomi nasional, adalah prioritas utama.

Kondisi pandemi saat ini yang semakin rawan dan parah tentunya akan lebih baik jika energi yang ada ditumpahkan agar masyarakat bisa terhindar dari wabah.

“Kalau tidak alasan baru, tugas kami lebih sederhana. Karena kami menggunakan konsep formalitas saja. Tidak ada alasan baru, ya selesai,” jelas Saldi.

“(Kalau jadi capres) Saya, pertama butuh 20 persen. Saya nggak punya partai. (Jadi) cukuplah yang muda-muda,” kata Jusuf Kalla.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

“Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden, karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal,” kata Hadar.

“Rasanya tidak hanya Demokrat, banyak juga yang menginginkan supaya tidak ada kejanggalan-kejanggalan,” ujar Agus Hermanto.

“Dulu saya nolak 20 persen, saya walk out karena saya berpendapat PT 20 persen itu dulu itu tidak sesuai dengan UU,” kata Zulhas.

“PSI juga menguji Pasal 275 ayat 2 serta Pasal 276 ayat 2, yang intinya melarang partai politik untuk beriklan,” kata Ernest.

“Mestinya semua aturan harus sesuai dengan UU (Undang-Undang Pemilu). Kalau sesuai dengan undang-undang bisa kita jalankan,” ucap Fadli Zon.