UU Cipta Kerja
DPR Sahkan RUU P3 Jadi Landasan Omnibus Law
RUU P3 yang disahkan akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Legislator Demokrat Tolak Aturan JHT Bisa Diambil Usia 56 Tahun
Putusan MK tentang UU Ciptaker Positif, Tapi Tak Mudah Dimengerti
Berita Hari Ini
DPR Sahkan RUU P3 Jadi Landasan Omnibus Law
RUU P3 yang disahkan akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Ketua DPR: Selamat Hari Buruh untuk Kaum Pekerja di Indonesia
Puan mengaku, dirinya bersama fraksi PDI-P pernah memperjuangkan rancangan undang-undang terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenag
Syaikhu: PKS Konsisten Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
“Buruh saat ini sangat menderita dengan banyaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang merugikan buruh. Lahirnya UU Omnibus Law Ciptaker,” ujar Syaikhu.
Legislator Demokrat Tolak Aturan JHT Bisa Diambil Usia 56 Tahun
“Tidak semua orang kalau kehilangan pekerjaan itu punya tabungan yang cukup. Apalagi saat pandemi seperti sekarang. Semua serba tidak pasti,” ujarnya.
Putusan MK tentang UU Ciptaker Positif, Tapi Tak Mudah Dimengerti
Putusan MA Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sudut positif, dapat dipresiasi
Presiden Ngaku Dirinya Tak Selalu Sependapat dengan MK
“Tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK,” kata Presiden
Yasonna Pastikan Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Aturan Izin Usaha Bidang Kesehatan Hewan dalam UU Ciptaker Digugat
“Dalam permohonannya, Pemohon membandingkan kedua norma dengan norma serupa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,”
PKS: Pemerintah Belum Berpihak Kepada Buruh
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan, agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) untuk mencabut UU No 11 tahun 2020.
Kuldesak Jalan Tol Investasi
Maju dilarang MK. Mundur ”dimaki” investor. Diam saja ”dicemberuti” dunia usaha. Simalakama. Begitulah dilema yang dihadapi pemerintah.
UU Cipta Kerja Tuai Kritik Hingga Dicap Inkonstitusi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia beserta 17 LBH di seluruh Indonesia mendesak agar Pemerintah tidak sewenang-wenang memberlakukan UU Cipta Kerja
Erick Thohir Sayangkan Judicial Review UU Cipta Kerja
Menteri BUMN sayangkan judicial review UU Cipta Kerja di MK. UU Cipta Kerja berpihak kepada UMKM dan buka lapangan kerja
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Yasonna dan DPR Siapkan Rencana Baru
MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam waktu dua tahun. Termasuk juga dilarang mengeluarkan kebijakan strategis terkait seperti aturan turunan.
Fahri Anggap DPR dan Pemerintah Bakal Temui Masalah Serius
Jika tetap dibahas dan menindak lanjuti putusan MK ini tanpa mempositifkan metode omnibus law tersebut, maka akan berpotensi menjadi tidak konstitusional lagi.
Kemenaker: Aturan Kebijakan Pengupahan Mengikuti UU Cipta Kerja
Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah tidak semakin melebar.