Upah minimum provinsi

Buruh yang tergabung dalam FSPMI menggugat Gubernur Jawa Tengah ke PTUN Semarang atas penetapan upah minimum tahun 2022

Gubernur DKI Jakarta terbitkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022. Hasil revisi UMP resmi naik 5,1 persen jadi Rp 4.641.854

Gubernur DKI Jakarta sambangi massa buruh pengunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11). Para buruh menuntut kenaikan UMP 2022

Gubernur DKI minta menaker tinjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi 2022. Hal itu agar memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis

Buruh se-Jawa Timur ancam akan lakukan demonstrasi berturut-turut bila tuntutan menaikkan upah minimum provinsi tidak dikabulkan

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pastikan akan menaikkan UMP 2022 ikuti keputusan dari pemerintah pusat sekaligus memberi keadilan bagi buruh dan pengusaha

Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 naik 4,30 persen menjadi Rp 1.840.915,53

Gubernur DKI Jakarta mengaku belum tetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022. Sebab, masih dalam pembahasan pihak terkait

PKS mempertanyakan metode atau formula apa yang digunakan pemerintah dalam menyusun UMP 2022.

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 segera dimulai. Saat ini pemprov tinggal menunggu turunnya surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Gubernur Jawa Timur nyatakan UMP hanya berlaku sementara. Jumlah sesungguhnya ditentukan setelah daerah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK)

Pemprov Kepri putuskan tak menaikkan UMP 2021. Pemprov tetapkan UMP  2021 sama dengan UMP tahun 2020 sebesar Rp 3.005.460 per bulan

KSPI menolak RUU Ciptaker. Di dalam RUU itu khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, sangat merugikan pekerja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 menjadi Rp 4.267.349.

Upah minimum provinsi (UMP) di Jatim akhirnya ditetapkan Pemerintah Provinsi Jatim dan Dewan Pengupahan. Tahun depan UMP naik menjadi Rp 1.768.777,08.