alexametrics
Mendagri Koreksi Bawahannya soal Nasib Sandi di DKI Jakarta
24 April 2019, 14:53:45 WIB

Mendagri Koreksi Bawahannya soal Nasib Sandi di DKI Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengoreksi pernyataan anak buahnya. Koreksi itu terkait pernyataan Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik.

Berita Hari Ini

Mendagri Tjahjo akan Panggil Bupati Mandailing Natal

24 April 2019, 16:20:00 WIB
Tjahjo menuturkan, pemanggilan dilakukan guna menjelaskan bahwa mekanisme pengunduran diri yang diajukan Dahlan tidak sesuai prosedur.
Jakarta

Mendagri Koreksi Bawahannya soal Nasib Sandi di DKI Jakarta

24 April 2019, 14:53:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengoreksi pernyataan anak buahnya. Koreksi itu terkait pernyataan Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik.

Sambil Tunggu Pelantikan Presiden, Tjahjo Minta Jajarannya Siapkan Laporan Kinerja

22 April 2019, 14:04:23 WIB
Sembari menunggu pelantikan presiden-wakil presiden terpilih hasil pilpres 2019, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta jajarannya menyiapkan laporan kinerja 5 tahun.

Kata Mendagri Tjahjo, Pengunduran Diri Bupati Madina Tak Wajar

21 April 2019, 21:46:09 WIB
"Secara prosedural, alamat surat ini tak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD Mandailing Natal untuk diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur," ujar Tjahjo.

Mendagri Minta Masyarakat Tunggu Hasil Real Count KPU 22 Mei

19 April 2019, 10:44:14 WIB
"Saya minta semua pihak dan masyarakat tetap tenang dan menjaga persatuan, kesatuan bangsa serta mari kita tunggu hasil resmi yang ditetapkan oleh KPU RI," kata Tjahjo, Jumat (19/4). 

Posko Monitoring Kemendagri untuk Pantau Situasi usai Pencoblosan

17 April 2019, 14:10:31 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan tim pemantau Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia. Selama proses pemilu ini, Kemendagri juga membuka posko monitoring nonstop 24 jam.

Ngeluh Jadwal Kampanye Terlalu Panjang, Tjahjo Minta Pelototi Serangan Fajar

11 April 2019, 18:02:07 WIB
"Serangan fajar dan politik uang segera hindari dan deteksi karena itu merupakan racun demokrasi yang sangat berbahaya bagi bangsa ini," ujar Tjahjo.

Lihat Racun Demokrasi, Langsung Tegur

6 April 2019, 12:43:21 WIB
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang  bertugas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyuarakan ikrar untuk menjaga Pemilu 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Mendagri Tjahjo Akui DPT Luar Negeri dan Pedesaan Belum Maksimal

5 April 2019, 11:19:27 WIB
"Saya kira luar negeri sudah maksimal ya, kan enggak bisa dikejar kejar, tergantung proaktif dan kesadaran warga negara kita baik di luar negeri atau di kota besar," kata Tjahjo di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Mendagri Tjahjo Kumolo Ajak Masyarakat untuk Tidak Golput

5 April 2019, 10:55:57 WIB
"Jangan Golput, berikan suara sesuai pilihan politik dan hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," ungkap Tjahjo.

Tjahjo Yakin Suket untuk Nyoblos Tak akan Disalahgunakan

1 April 2019, 12:24:16 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP yang bisa digunakan untuk mencoblos, tidak akan disalahgunakan.

Kemendagri dan KPU Gelar Simulasi Pemilu

22 Maret 2019, 20:52:01 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) menggelar simulasi pencoblosan surat suara, Jumat (22/3).

Selain Terorisme, Tjahjo juga Minta Camat Awasi Peredaran Narkoba

20 Maret 2019, 13:50:33 WIB
Selain terorisme, masalah lainnya adalah ancaman Narkoba. Tjahjo minta Camat harus mendeteksi secara dini kemungkinan peredaran barang haram di wiilayanya.

Jelang 17 April, Tjahjo Kumolo Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri

14 Maret 2019, 17:40:15 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo melarang kepala daerah, mulai dari wali kota, bupati, dan gubernur keluar negeri. Larangan itu berlaku untuk anggota DPRD dan ASN.

Ada Gerakan Mendelegitimasi KPU, Tjahjo Minta Rakyat Menahan Diri

12 Maret 2019, 12:20:02 WIB
Tjahjo mengklaimm, semua komunikasi dengan KPU dan Bawaslu dilakukan melalui surat resmi. Komunikasi itu berupa pemberian masukan, kritik, atau undangan.
Load More