Subsidi Upah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan kabar baik bagi pekerja atau buruh sektor formal yang terdampak Pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan penyaluran BSU tahun 2021 ini lancar dan tidak ada pemotongan sepeserpun.

Pandemi Covid-19 menyebabkan sebanyak 4,4 juta pekerja telah keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan terkait beberapa perbedaan antara skema bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) tahun 2021 dan tahun 2020 bagi pekerja.

Bagirata memfasilitasi redistribusi kekayaan kepada pekerja yang terdampak pandemi agar mencapai dana minimum yang dibutuhkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah menyiapkan untuk anggaran subsidi upah sebesar Rp 8,8 triliun.

Kemenaker akan memberikan bantuan kepada para pekerja yang terdampak pandemi melalui subsidi upah sebesar Rp 500.000 selama dua bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah akan memberikan bantuan selama 2 bulan senilai Rp 500 ribu per bulan.

APPBI memperkirakan tingkat kunjungan pusat perbelanjaan turun drastis menyusul pengetatan pemberlakuan PPKM mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli.

Kabar gembira bagi para guru honorer. Mereka bakal kebagian jatah bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah. Selain itu, ada titik terang mengenai status.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan non PNS adalah berstatus tidak menerima salah satu bantuan semi bansos pemerintah,

Dari 2,8 juta data pekerja yang diserahkan pada Rabu (16/9) pekan lalu, sebanyak 150 ribu data pekerja terpaksa dikembalikan.

Dari 14,5 juta data yang sudah masuk hingga kemarin (8/9) pagi, ada 1,6 juta nomor rekening (norek) yang bakal dihapus dari list penerima.