Sawit

Dia mencontohkan di komoditas gas ada kewajiban DMO, dan produsen harus menjual ke Pertamina.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurut dia, pemerintah harus segera mengkaji ulang secara seksama keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan mekanisme kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor crude palm oil (CPO) per 28 A

Industri pengolahan sawit berperan sangat penting dalam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Perusahaan perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk bicara terkait kenaikan minyak kelapa sawit yang membuat harga minyak goreng ikut terpengaruh.

Perseroan akan menggunakan seluruh dana dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk belanja modal (capital expenditure) pembangunan industri hilir anak usaha.

“Salah itu. Yang kita tekan itu eksportir. Hey eksportir kalau mau ekspor 10 ton siapkan dulu 2 ton ke dalam negeri dengan harga itu (DPO),” ujarnya

“Di Malaysia sejak 2016 ada satu policy, subsidi langsung ke masyarakat. Dia subsidi untuk 60 juta liter,” kata Lutfi.

Ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Tidak terbayang bahwa masih terdapat praktik perbudakan yang tidak manusiawi seperti ini

Selain menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter, Kemendag juga menerbitkan regulasi ekspor CPO bahan baku minyak goreng.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, permintaan kecambah kelapa sawit saat ini sedang tinggi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mendorong percepatan peremajaan sawit (replanting) di kawasan sawit Provinsi Jambi.

NSS juga menyediakan guru khusus sehingga orang tua bisa tetap bekerja dan anak-anak menunggu sambil bermain dan belajar.

Penerimaan EFTA terhadap produk kelapa sawit Indonesia ini menunjukkan bahwa resistensi sebenarnya tidak dilakukan oleh semua negara Eropa.