Satpol pp

Komisi A DPRD Kota Surabaya minta pemeriksaan kasus penjualan barang hasil penertiban Satpol PP oleh oknum petinggi Satpol PP dilakukan secara transparan

Pemkot Surabaya sebut Holywings harus perbarui izin jika ingin buka lagi usai tempat hiburan itu disegel Satpol PP bersamaan dengan kasus dugaan penistaan agama

Tiga gerai Holywings disegel aparat Satpol PP Surabaya. Kejadian tersebut berlangsung Selasa (28/6) malam, salah satunya di Jalan Basuki Rahmat.

Satpol PP Kota Palembang tutup gerai bar dan restoran Holywings di Palembang, Rabu (29/6) malam karena pihak pengelola melanggar beberapa perda

Restoran Holywings di Kota Semarang, menghentikan operasional tempat usaha di kawasan Kota Lama Semarang atas inisiatif dari manajemen Holywings sendiri

Pencabutan surat izin Holywings Surabaya tidak bisa langsung diproses. Saat ini, surat penertiban untuk wajib tutup sementara telah dilayangkan

Pencabutan surat izin tempat hiburan Holywings Surabaya masih dalam proses. Saat ini sudah dikirim surat penertiban penutupan sementara

Satpol PP Kota Surabaya telah melayangkan surat penertiban kepada Holywings Surabaya sejak Minggu (26/6). Holywings Surabaya telah dilarang beroperasi

Pemkot Surabaya cabut izin Holywings. Per hari ini, Selasa (28/6), seluruh Holywings di Kota Surabaya dilarang beroperasi

Diskotek di Dukuh Pakis Surabaya disegel akibat mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga. Pengelola diminta memperbaiki peredam suara

Satpol PP Kota Surabaya bentuk Pasukan Sobo Ratan atau pasukan sepeda di jalur pedestrian dan traffic light (TL) untuk memberikan kenyamanan pejalan kaki

DPRD Surabaya desak Pemkot Surabaya lakukan evaluasi internal, agar kasus petinggi satpol PP dan mafia perizinan di dinas koperasi dan perdagangan tak terulang

Komisi A DPRD Kota Surabaya kawal kasus oknum Satpol PP yang menjual barang-barang sitaan dan meraup keuntungan pribadi

Polrestabes Surabaya menyatakan status anggota satpol PP yang menjual barang hasil penertiban masih terduga pelaku belum ditetapkan tersangka

Komisi A DPRD Kota Surabaya menyebut aturan soal barang sitaan satpol PP masih sangat longgar. Sehingga menjadi celah yang dimanfaatkan oknum pegawai