RUU PPRT

Naskah akademik dan draf RUU PPRT itu akan disusun oleh Baleg DPR RI untuk dibahas oleh sejumlah pihak terkait.

Pakar hukum Erna Ratnaningsih meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak dipolitisasi.

RUU PPRT memiliki urgensi untuk disahkan menjadi undang-undang guna memberikan dukungan, sekaligus melindungi kaum perempuan yang banyak bekerja.

“Ini momentum yang penting, selain masa sidang yang segera berakhir, pada 15 Februari 2023 adalah hari pekerja rumah tangga nasional,” kata Ketua Komnas HAM

Seluruh pihak harus membangun optimisme bahwa UU PPRT ini mengatur hal-hal yang baik.

“Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur tentang pekerja rumah tangga, termasuk hak-haknya,” ungkap Muzani.

Pemerintah mendukung percepatan penyelesaian RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah selama 19 tahun RUU PPRT belum disahkan.

RUU PPRT masih tertahan di meja pimpinan DPR RI dan belum disampaikan ke Paripurna sejak 2020 lalu.

Jokowi pun berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, komitmen dan upaya keras pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

Sejak 2004 RUU PPRT sudah diajukan. Pada 2009 RUU tersebut bahkan sudah didorong untuk disahkan. Lalu pada 2019, RUU tersebut masuk dalam prolegnas.

Sejak 2004 hingga 2021, RUU PPRT telah beberapa kali masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas). Namun nasibnya masih belum jelas.

Saat ini RUU PPRT masih belum disahkan oleh pimpinan DPR dalam sidang paripurna. Di sisi lain RUU TPKS bahkan belum mendapatkan persetujuan baleg.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Januari 2018 sampai dengan April 2020, tercatat 1.458 kasus kekerasan PRT yang bisa dilaporkan dengan berbagai bentuk