Ruu kuhp
Soal RKUHP, Ketua PBNU Ingatkan DPR Soal Akomodasi Saran Warga
Jika terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam RKUHP, bisa ditempuh melalui legislative review atau judicial review.
Berita Hari Ini
Soal RKUHP, Ketua PBNU Ingatkan DPR Soal Akomodasi Saran Warga
Jika terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam RKUHP, bisa ditempuh melalui legislative review atau judicial review.
ICW: RKUHP Tidak Membuat Efek Jera Bagi Pelaku Korupsi
Mayoritas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukuman pokok berupa pidana badan dan denda dikurangi.
Jokowi Perintahkan Gelar Diskusi Mendalam Soal RUU KUHP
perintah itu dikeluarkan Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait yang turut membahas RUU KUHP.
RUU KUHP Jangan Mengganggu Kemerdekaan Pers
Dewan Pers menyatakan terus mencermati proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
Denny JA: Penjara Bakal Penuh Jika Pasal di RUU KUHP Ini Disahkan
Denny juga menegaskan, tentu saja tindakan itu berdosa menurut banyak agama. Persepsi ini harus juga dihormati. Tapi yang berdosa itu tak semuanya juga kriminal
Pemerintah Ragu RUU KUHP Disahkan Sebelum Masa Reses DPR RI
Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej merasa ragu, RUU KUHP bisa disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses DPR RI pada 7 Juli 2022.
Alasan DPR Belum Buka Draf Terbaru RUU KUHP
RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, Arsul melimpahkan ke Pemerintah terkait fokus pembahasan RUU KUHP.
Propaganda LGBT Masif, PKS Dorong Pengesahan RUU KUHP
Selain menyimpang dari ajaran agama, LGBT adalah penyakit sosial yang mengancam kohesi sosial di tengah masyarakat, khususnya bagi ketahanan keluarga.
Vonis Pidana Mati Dapat Berubah, Diawali dengan Masa Percobaan
Meski kerap menuai penolakan pegiat HAM, RUU KUHP tetap mencantumkan penerapan hukuman mati. Kata Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej vonis itu bisa berubah
Kritik RUU KUHP, PERADI-SAI: Seolah Advokat Biang Kerok Kecurangan
Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) DPC Jakarta Barat mengkritis keras Pasal 282 dalam RUU KUHP.
Pasal Pidana Bagi Polisi yang Salah Tangkap Perlu Ada dalam RUU KUHP
Pakar hukum dari Unissula ini lantas mengusulkan frasa “penyelidik dan/atau penyidik” menggantikan istilah “pejabat” dalam RUU KUHP.
Wamenkumham Sebut RUU KUHP Solusi dari Over Kapasitas Lapas
“RUU KUHP merupakan aspirasi nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban bangsa yang merdeka dan berdaulat,” ujar Eddy.
Minim Partisipasi Publik, Sosialisasi RKUHP Dinilai Hanya Satu Arah
Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu menanggapi penyelenggaraan sosialisasi RKUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Dari Penghinaan Presiden Hingga Larangan Perekaman di Peradilan
“Adanya politik perizinan mencerminkan watak birokrasi pemerintah yang penerapannya sangat bertumpu pada keamanan dan ketertiban umum (rust en orde),”