Rkuhp
Bubar dari Depan Gedung DPR, Buruh Ancam Turunkan Massa Lebih Besar
Jumhur pun mengancam, berbagai elemen buruh akan turun ke Jakarta untuk menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aturan itu dinilai menyengsarakan.
RKUHP Ditunda, Pengamat: Proses Sosialisasi Mutlak Diperlukan
Johan Budi: RKUHP Perlu Disahkan, Tapi Tetap Buka Ruang Masukan Publik
Berita Hari Ini
RKUHP Ditunda, Pengamat: Proses Sosialisasi Mutlak Diperlukan
Penundaan pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hendaknya disikapi bijaksana. Karena, masyarakat perlu diberikan sosialisasi.
Agar RKUHP Bisa Disahkan, Begini Kata Ahli Pidana
RKUHP telah sejalan dengan perkembangan zaman. KUHP yang saat ini berlaku dianggap sudah terlalu lama, versi Belanda dan sudah tidak relevan.
Bubar dari Depan Gedung DPR, Buruh Ancam Turunkan Massa Lebih Besar
Jumhur pun mengancam, berbagai elemen buruh akan turun ke Jakarta untuk menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aturan itu dinilai menyengsarakan.
Legislator Demokrat Garansi RKUHP Tak Akan Ancam Kebebasan Pers
Ada sembilan pasal yang memang akan berpotensi mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan pers sebagaimana yang dimandatkan dalam UU Pers dan Pasal 27 UUD
Johan Budi: RKUHP Perlu Disahkan, Tapi Tetap Buka Ruang Masukan Publik
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menegaskan pentingnya Revisi KUHP (RKUHP) untuk segera disahkan
DPR Janji Tak Langsung Sahkan RKUHP
Rapat paripurna DPR RI berakhir hari ini. Kemarin (6/7) pemerintah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke komisi III.
Zina Dihukum 1 Tahun, Kumpul Kebo 6 Bulan dan Incest 12 Tahun Penjara
Komisi III DPR RI juga menyepakati akan melakukan pembahasan lanjutan terkait revisi RKUHP. Pembahasan difokuskan menyelesaikan 14 isu krusial RKUHP.
Draf RKUHP: Menghina Presiden-Wapres Terancam Dipenjara 3,5 Tahun
RKUHP yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI salah satunya mengatur larangan penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Pemerintah Ogah Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Pasal penghinaan presiden menimbulkan pro kontra, sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review (JR).
Wamenkumham Tegaskan Masih Banyak Perbaikan dalam RKUHP
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memastikan Rancangan Undang-Undang KUHP tidak akan disahkan dalam waktu dekat.
Pimpinan DPR Belum Agendakan Pengesahan RKUHP
Dasco menyampaikan, pihaknya saat ini masih mengkaji soal pembahasan RKUHP. Terlebih memang, RKUHP ini akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
LPSK Dorong Norma Penyiksaan Masuk ke RKUHP
LPSK mendorong dan berharap norma penyiksaan dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Banyak Perubahan Aturan, Transisi RKUHP Tak Cukup Hanya Dua Tahun
Pengesahan RKUHP akan sangat berdampak pada overkriminalisasi dan berpotensi besar membuka ruang penyalahgunaan oleh penegak hukum.
Perkuat UU TPKS, Fraksi PKS Desak Segera Sahkan RKUHP
Masih ada celah tindak pidana kesusilaan yang tidak terangkum dalam UU TPKS seperti tindakan pelanggaran kesusilaan tanpa kekerasan seperti perzinahan.