Rkuhp

Penundaan pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hendaknya disikapi bijaksana. Karena, masyarakat perlu diberikan sosialisasi.

RKUHP telah sejalan dengan perkembangan zaman. KUHP yang saat ini berlaku dianggap sudah terlalu lama, versi Belanda dan sudah tidak relevan.

Jumhur pun mengancam, berbagai elemen buruh akan turun ke Jakarta untuk menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aturan itu dinilai menyengsarakan.

Ada sembilan pasal yang memang akan berpotensi mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan pers sebagaimana yang dimandatkan dalam UU Pers dan Pasal 27 UUD

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menegaskan pentingnya Revisi KUHP (RKUHP) untuk segera disahkan

Rapat paripurna DPR RI berakhir hari ini. Kemarin (6/7) pemerintah menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke komisi III.

Komisi III DPR RI juga menyepakati akan melakukan pembahasan lanjutan terkait revisi RKUHP. Pembahasan difokuskan menyelesaikan 14 isu krusial RKUHP.

RKUHP yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI salah satunya mengatur larangan penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal penghinaan presiden menimbulkan pro kontra, sehingga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review (JR).

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memastikan Rancangan Undang-Undang KUHP tidak akan disahkan dalam waktu dekat.

Dasco menyampaikan, pihaknya saat ini masih mengkaji soal pembahasan RKUHP. Terlebih memang, RKUHP ini akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

LPSK mendorong dan berharap norma penyiksaan dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pengesahan RKUHP akan sangat berdampak pada overkriminalisasi dan berpotensi besar membuka ruang penyalahgunaan oleh penegak hukum.

Masih ada celah tindak pidana kesusilaan yang tidak terangkum dalam UU TPKS seperti tindakan pelanggaran kesusilaan tanpa kekerasan seperti perzinahan.