Ptun

Ditemui usai persidangan, Chandra mengungkapkan, jika kejanggalan itu dia rasakan, saat dirinya bertemu dengan dua Komisioner Ombudsman sekitar Mei 2021 silam.

Sawit Watch yang melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi dan Mendag Muhammad Lutfi terkait kelangkaan dan kenaikan minyak goreng.

putusan Majelis Hakim KIP sangatlah aneh. Sehingga secara tidak langsung menguburkan prinsip dan nilai yang dibangun oleh KIP terkait transparansi informasi.

Ahmad Burhanudin juga telah melakukan kebohongan di depan majelis hakim pada saat sidang perdana PTUN.

Eks pengawai KPK melakukan gugatan ke PTUN Jakarta. Mereka mengungat pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah, menjelaskan penarikan upaya banding di PTUN Jakarta dilakukan pada Kamis (10/3)

Pimpinan KPK sudah tidak menganggap Presiden Jokowi sebagai pimpinan tinggi lembaga. Kala itu Komisioner KPK Nurul Ghufron menyebut atasan KPK hanyalah lampu

Gugatan PTUN yang ditujukan ke Presiden Jokowi, pimpinan KPK dan Kepala BKN karena mereka tidak melakukan rerkomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman.

Hal yang perlu ditinjau kembali adalah sejumlah dokumen yang sebelumnya sudah disampaikan terkait pelaksanaan pengerukan kali.

Ali mengatakan, pengajuan gugatan ke PTUN merupakan hak mantan pegawai lembaga antirasuah sebagai warga negara Indonesia.

Keempat, menghukum para tergugat yakni pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.

Pemprov Jawa Tengah menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menolak gugatan warga tersebut.

Apindo Jabar minta gubernur Jabar cabut SK Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022 tentang kenaikan upah bagi pekerja/buruh. Para pengusaha akan menggugat ke PTUN

Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, menjelaskan, putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah pun angkat bicara. Menurutnya, pengesahan atau pelantikan tersebut sudah seharusnya menunggu putusan PTUN.