Polri

Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan monitoring terhadap sel-sel teroris yang tidur. Hal itu dilakukan jauh sebelum serangan delapan bom di Sri Langka.

"Kita memiliki waktu 14 hari, tetapi kita menargetkan rekap di kecamatan dalam waktu 10 hari InsyaAllah bisa kelar," ujarnya pada JawaPos.com, Kamis (18/4).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, potensi gangguan itu antara lain perampasan surat suara, pengancaman, penganiayaan terhadap petugas TPS dan KPPS, pembakaran, pengrusakan sampai terjadinya bentrok.

Pasukan gabungan siap mengamankan jalannya debat terakhir di Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4) malam ini. Terlebih, sebelum debat itu ada kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

"Artinya bahwa dengan maping yang sudah dilakukan itu, jumlah personil juga cukup kuat dalam mitigasi itu dan sarana prasarana digunakan juga harus cukup memadai, agar betul-betul konflik sosial itu bisa diredam secara maksimal," ujar Dedi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kepolisian untuk mengerahkan prajuritnya agar siap siapa di daerah dengan kategori kerawanan tinggi. Sebab, di wilayah tersebut potensi konflik cenderung tinggi.

Bareskrim Polri berhasil menangkap delapan tersangka sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka mengirim warga negara Indonesia (WNI) untuk dipekerjakan di luar negeri secara ilegal.

Presiden Jokowi menegaskan TNI dan Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ia berharap masyarakat tidak meragukan komitmen tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan polisi wajib mengetahui dapil atau daerah mana yang menjadi konsentrasi paslon A dan paslon B.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta tidak mundur menindak para pembuat dan penyebar berita bohong alias hoax. Walaupun dituduh kriminalisasi.

Karena itu, Pangi mengingatkan agar Korps Bhayangkara segera memperbaiki citra tersebut agar kembali dipercaya masyarakat. Seperti pengusutan oknum anggotanya

Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, bisa saja penyebar hoax dikenakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun harus berpijak pada fakta hukum.

"Kalau diakibatkan penebangan liar, sudah ada petanya siapa yang melakukan itu, siapa yang memberi izin, kemudian ada audit dari lingkungan hidup," kata Dedi.