Politik identitas

Demokrasi Indonesia tergolong sebagai demokrasi cacat, dalam hal ini dimaksudkan karena peringkat Indonesia pada tingkat global mengalami penurunan.

Daniel mengingatkan agar masyarakat jangan mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempolitisasi identitas lewat SARA.

Mahfud MD mengatakan politik praktis berarti mengarahkan seseorang untuk memilih figur tertentu sebagai pemimpin.

Mungkin banyak yang bertanya mengapa menggelar simposium 1 Abad NU? Kami ingin mensyiarkan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah dua sayap garuda yang menjaga NKRI.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyayangkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Ummat. Karena politik identitas merupakan masalah besar pada pemilu 2019 lalu.

Dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sepakat untuk mengawal Pemilu 2024 dari politik identitas.

Daniel Johan, Grace Natalie, maupun Hendrawan Supratikno mendorong kalangan Tionghoa untuk aktif berpolitik karena politik sarana untuk melakukan perubahan.

Presiden Jokowi menekankan, dalam memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 semua pihak harus menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Pengawasan ekstra terhadap aktivitas pemilu di medsos bertujuan menurunkan ketegangan yang biasa terjadi selama pemilu berlangsung.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menginisiasi para pemuda untuk merajut semangat kebangsaan untuk menghindarkan politik identitas pada pemilu mendatang.

Meskipun semuanya sama-sama umat Islam. “Tetapi untuk pilihan politik, ada yang kuning, merah, putih, dan lainnya,” jelasnya.

Gus Yahya menolak secara tegas segala bentuk politik identitas dan melarang oraganisasi masa (Ormas) Islam tersbesar di Indonesai itu menjadi firqah.

Politisasi agama dan politik identitas menimbulkan polarisasi dan keterbelahan warga bangsa. Wajar jika Jokowi mengingatkan: ”Jangan lagi ada politik identitas”

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, agenda politik tidak bisa terpisahkan dari identitas.

HY mengajak penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai kelompok calon pemilih terbesar, untuk mengembangkan literasi politik.