alexametrics
Tak Mau Interpelasi Mendagri, Demokrat Tetap Ingin Hak Angket
21 Juni 2018, 11:57:36 WIB

Tak Mau Interpelasi Mendagri, Demokrat Tetap Ingin Hak Angket

Alumnus kampus ISTN ini menyebut, seluruh kader dan simpatisan partai yang dinaunginya itu dinilainya telah sepakat untuk mendorong hak angket.

Berita Hari Ini

Tak Mau Interpelasi Mendagri, Demokrat Tetap Ingin Hak Angket

21 Juni 2018, 11:57:36 WIB

Alumnus kampus ISTN ini menyebut, seluruh kader dan simpatisan partai yang dinaunginya itu dinilainya telah sepakat untuk mendorong hak angket.

Demokrat Berang, Enggan Disamakan Kebijakan SBY dengan Jokowi

20 Juni 2018, 16:53:47 WIB

Di era SBY itu semua kebijakannya penuh pertimbangan, terukur dan prudent. Jadi apa yang disampaikan Ali Muchtar ini mengigau

Tak Hanya Iwan Bule, 4 Jenderal Ini Juga Pernah Jadi Pj Gubernur

20 Juni 2018, 10:33:09 WIB

Tiga figur di antara berlatar belakang TNI, sedangkan 2 figur lainnya dari anggota Polri. Namun keseluruhannya tidak terikat dalam jabatan struktural

Imbas Pengangkatan Iwan Bule, FUIB Desak Jokowi Copot Mendagri

19 Juni 2018, 17:49:49 WIB

Pengangkatan Pj Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan karena, definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda

Jenderal Polisi Jadi Pj Gubernur, Begini Reaksi Pemuda Muhammadiyah

19 Juni 2018, 16:39:48 WIB

“Bila Pak Iwan Bule tidak mundur berarti melanggar UU. Oleh sebab itu penting Kapolri menolak permintaan Mendagri,” tukasnya.

DPR Gunakan Hak Angket ke Jokowi, Ini Tanggapan Mendagri

19 Juni 2018, 15:48:27 WIB

“Kami sangat menghormati itu hak konstitusional DPR yang diatur dalam UU MD3, dan itu urusan adalah perspektif politik,” ujar Tjahjo saat dihubungi

IPW: Lebih Banyak Mudaratnya Ketimbang Manfaatnya

19 Juni 2018, 13:40:53 WIB

“Dilantiknya Komjen Iriawan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya,” kata Neta saat dikonfirmasi, Selasa (19/6).

Dianggap Salahi Aturan, Iwan Bule Dituntut Pensiun dari Anggota Polri

19 Juni 2018, 10:31:41 WIB

Pemerintah seperti tidak peduli pada protes masyarakat sebelumnya yang menolak keras dilibatkannya anggota kepolisian di dalam urusan pemerintahan.