Perludem

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menduga KPU berada dalam dilema besar terkait dibolehkannya mantan narapidana kasus korupsi bisa ikut dalam Pilkada

Misriani Ilyas menceritakan pengalaman pahitnya dalam Pileg 2019. Caleg DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) itu sebetulnya terpilih sebagai anggota dewan.

PERJALANAN DPR periode 2014–2019 saya katakan cukup miris. Tidak hanya dari sisi kinerja, tetapi juga dari sisi integritas maupun sikap menghadapi konstituen.

“Putusan MK memang tidak bisa memuaskan semua pihak, namun itu adalah konsekuensi dari praktik demokrasi,” ucap Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem.

Dari hasil perkiraan sementara rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Jakarta Barat dan Jakarta Utara, nama-nama beken kembali duduk di kursi di Senyan.

usai penyelenggaraan Pemilu, banyak petugas KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia. Di Pulau Jawa saja, ada sekitar 30 ketua hingga anggota KPPS meninggal.

Untuk pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilu serentak antara pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Teknisnya, jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya.

Rabu, 17 April 2019 untuk pertama kalinya Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum (pemilu) serentak antara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif. Pemilu kali ini akan menjadi sangat monumental dan bersejarah.

Di tengah situasi yang memanas menjelang pemungutan suara, penyelenggara pemilu harus menentukan sikap dengan sigap, terukur, dan akuntabel. Pandangan saya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus mengambil langkah responsif.

Titi menilai, sebagai anggota DPR petahana, mereka seharusnya sadar untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak hanya mengutamakan proses kampanye.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tidak mengatur detail yang membedakan desain untuk WNA dan WNI. Untuk itu perlu ada regulasinya.

Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Bawaslu Jateng salah dalam penerapan UU Pemda pada kasus yang berhubungan dengan pemilu.

Secara berurutan caleg yang paling banyak tidak membuka data pribadinya yaitu dari Partai Demokrat, Hanura, PKPI, Garuda, dan terakhir Partai Nasdem.

KPU juga menemukan lagi beberapa nama caleg yang mantan terpidana korupsi. Bahkan jumlahnya lebih banyak dari temuan Perludem sebanyak 14.

Perludem menemukan tambahan 14 caleg mantan terpidana kasus korupsi. Mereka tersebar di sejumlah daerah itu tengah berkompetisi untuk mendapat di Pileg 2019.