Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti tentang beban kerja para penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman memaparkan refleksi penyelenggaran Pemilu serentak 2019 lalu.

Tercatat ada 18 partai politik yang menjadi kontestan yang berlaga di pimilu 2019, mereka tersaring dengan ambang batas 2,5 persen.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pengumuman hasil Pemilu 2019 mengacu pada aturan. Terlebih sudah adanya putusan MK mengenai sengketa yang terjadi.

Jumlah anggota dewan periode 2019-2024 Pacitan bertambah dari periode sebelumnya 40 menjadi 45 anggota seiring penambahan jumlah penduduk Pacitan.

Masyarakat berharap pileg dan pilpres 2019 bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Hal itu tercermin dari penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu

Perebutan kursi ketua MPR memberikan warna baru peta politik di tanah air. Koalisi parpol dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 bisa jadi tak terlalu berperan.

Agum mengatakan sekarang sudah muncul ancaman kepada NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu komunisme dan radikalisme.

Sengketa hasil Pileg 2019 berimbas pada jadwal penetapan hasil pemilu di Jatim. Di beberapa daerah, jadwal penetapan terpaksa ditunda.

Pelanggaran selama Pemilu 2019 di Jawa Timur cukup banyak. Hanya, tidak semua temuan maupun laporan tersebut bisa ditangani Bawaslu.

Andi menjelaskan, Kekurangan formil yang dimaksud adalah gugatan tidak lengkap, tidak tepat, atau salah gugat.

Menurut Baequni, racun itu sengaja diberikan oleh oknum lewat rokok. Zat racun tersebut dimasukkan lewat rokok dan dibagikan ke TPS yang ada.

Sejauh ini, di koalisi 01 sendiri sudah ada Golkar dan PKB yang menyatakan ketertarikan terhadap jabatan ketua MPR. Sedangkan di 02 PAN berminat.

Stigma bahwa aktivitas sejumlah parpol hanya terlihat saat musim pemilu masih sulit hilang. Bukti terakhir adalah kondisi sejumlah partai pasca perhelatan Pileg

Pagi ini pertarungan Pilpres 2019 kembali dimulai. Bukan pemungutan suara, melainkan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).