Pemecatan pegawai kpk

Saya menduga ada ketidaksenangan oligarki terutama di sektor sumber daya alam (SDA). Karena mereka takut orang yang benar bekerja di KPK itu akan menyentuh

Ada ketidakpastian yang terjadi di republik ini, tapi sayangnya presidennya hanya diam dan bilang itu bukan urusan saya. Itu urusan siapa?

“Mendesak Presiden untuk bertanggungjawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai,” cetusnya.

Terkait adanya aksi massa yang berlangsung siang ini, KPK tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi

“Alih-alih pegawai KPK ditambah ternyata ada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan SK No.1327,” tegsnya.

Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan,”

“Saya kira, semua itu ada pada bapak selaku Presiden. Tak ada halangan dan dosa apapun bagi Presiden jika itu dilakukan demi dan untuk rakyatmu, Pak,”

“Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun. Namun KPK memberikan tunjangan hari tua,”

Aulia Postiera memilih beternak dan berkebun di pelosok Sukabumi pasca pimpinan KPK mengumumkan pemberhentiannya.

Apakah memang pemilihan tanggal 30 September itu mengintrodusir satu stigma berikutnya, kalau ini memang mengintrodusir satu stigma berikutnya betapa bahayanya

“Mestinya dapat dijawab dengan langkah perbaikan, misalnya menganulir keputusan pemecatan pegawai KPK,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikonfirmasi, Jumat

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut” imbuhnya.

Setelah memanggil dan memeriksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dua hari lalu (17/6), kemarin Komnas HAM meminta keterangan.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berencana memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada pekan depan.

Putri almarhum Gus Dur menyatakan, sebagian dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat itu merupakan orang-orang yang dinilai berintegritas.