Ott kpk

Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin (30/4) pukul 11.20 Wita di kantornya.

Pejabat penandatanganan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wiwi Dwi Mulyani mengaku, dirinya sudah diperingati bahwa dirinya sedang di pantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena itu kan hanya salah satu bukti ya. Apakah itu, bahwa gunungan uang itu atas dihasilkan dari hasil korupsi kita juga tidak mengerti,” kata Iqbal.

Kemarin, Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso terjaring OTT KPK karena kedapatan sudah mempersiapkan amplop untuk dibagikan kepada warga sebelum pemilihan.

Penyidik KPK mengamankan uang Rp 8 miliar yang akan digunakan untuk ”serangan fajar”. Uang miliaran tersebut dikemas dalam 400 ribu amplop.

Sementara itu, sesuai dengan keterangan KPK, Perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia yang bergerak dibidang b.

Bowo yang diduga menerima uang dengan total Rp 8,4 miliar itu sempat kesulitan masuk ke dalam mobil tahanan. Ia tetap bungkam sembari menunduk saat masuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (28/3) dini hari, KPK mengamankan 8 orang termasuk politikus Golkar itu.

Menurut Febri uang tersebut disita tim KPK karena diduga terkait dengan dugaan suap distribusi pupuk. Mantan aktivis ICW itu menyebut pihaknya masih menghitung

Manajemen Pupuk Indonesia memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan menganggu program kerja dan pencapaian target perusahaan.

Kementerian BUMNselalu memberikan arahan agar semua kegiatan berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Jangan nanya saya. Saya baru mau ngecek. Kan ada dua berita yang masih simpang siur katanya ada anggota DPR tapi juga pihak BUMN,” kata Bamsoet.

Diketahui, KPK kembali melakukan OTT Rabu (27/3) sore. Menurut informasi yang diterima, pihak tim dari lembaga antirasuah itu mengamankan seorang anggota DPR

PT Krakatau Steel (KS) buka suara soal kasus yang ditangani KPK. Mereka mengklaim, proyek yang dituduhkan KPK tidak masuk program kerja tahun ini.

Harga saham KRAS pagi ini amblas 2,07 persen ke level Rp 474 per lembar saham. Harga kapitalisasi pasar perseroan saat ini sebesar Rp 9,09 triliun.