Otoritas jasa keuangan

Jumlah emiten baru pada 2019 mencapai 48 perusahaan dengan pipeline penawaran sebanyak 61 emiten. Total indikasi penawaran sekitar Rp 22,8 triliun

Banyak perusahaan asing yang berminat terhadap Jiwasraya. Benerin aja sebentar, tahun depannya IPO, kalau IPO sekarang siapa yang mau beli.

Untuk menjaga stabilitas perusahaan asuransi, LPP haruslah dibentuk untuk menjamin simpanan para pemegang polis.

Hati-hati mengajukan pinjaman atau berinvestasi online. Sebab, platform-platform ilegal terus bermunculan. Padahal, OJK getol memblokir fintech.

Fintech peer-to-peer lending yang tidak memiliki izin usaha dari OJK tapi berpotensi merugikan masyarakat mencapai 404 entitas. Pada 2019 menjadi 826 entitas.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 70 persen dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbank

Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Google Play Store, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan banyak fintech beroperasi tanpa izin.

Sebelum izin usaha dicabut, PT BPR Efita Dana Sejahtera telah berstatus BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena permalahan permodalan.

Sanksi Denda Rp 100 juta kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan periode tahun 2018

Inefisiensi sewa gedung OJK terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 dari BPK yang baru saja dipublikasikan.

Saat ini, terdapat 113 pinjaman daring yang terdaftar/berizin di OJK dengan total outstanding pinjaman mencapai Rp 7,79 triliun per Maret 2019.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi, salah satunya dengan menerbitkan surat utang kebencanaan yang bisa dicairkan jika terjadi bencana.

OJK terus melakukan eduksi soal investasi yang aman bagi masyarakat. Sebab, mayoritas korban investasi bodong berasal dari kalangan berpendidikan tinggi.

OJK dan Kemenkeu akan membentuk tim bersama dan secara bertahap akan mengadakan Probity Audit pengadaan barang atau jasa dengan bekerja sama dengan BPKP.

Semua perusahaan yang dihentikan kegiatannya telah melakukan pemberian pinjaman, namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.