Otoritas jasa keuangan

Fintech peer-to-peer lending yang tidak memiliki izin usaha dari OJK tapi berpotensi merugikan masyarakat mencapai 404 entitas. Pada 2019 menjadi 826 entitas.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 70 persen dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbank

Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Google Play Store, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan banyak fintech beroperasi tanpa izin.

Sebelum izin usaha dicabut, PT BPR Efita Dana Sejahtera telah berstatus BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena permalahan permodalan.

Sanksi Denda Rp 100 juta kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan periode tahun 2018

Inefisiensi sewa gedung OJK terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 dari BPK yang baru saja dipublikasikan.

Saat ini, terdapat 113 pinjaman daring yang terdaftar/berizin di OJK dengan total outstanding pinjaman mencapai Rp 7,79 triliun per Maret 2019.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi, salah satunya dengan menerbitkan surat utang kebencanaan yang bisa dicairkan jika terjadi bencana.

OJK terus melakukan eduksi soal investasi yang aman bagi masyarakat. Sebab, mayoritas korban investasi bodong berasal dari kalangan berpendidikan tinggi.

OJK dan Kemenkeu akan membentuk tim bersama dan secara bertahap akan mengadakan Probity Audit pengadaan barang atau jasa dengan bekerja sama dengan BPKP.

Semua perusahaan yang dihentikan kegiatannya telah melakukan pemberian pinjaman, namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

Berdasar survei 2016, akses ke jasa keuangan baru (financial technology) 67,82 persen dan tahun ini ditargetkan bisa meningkat hingga menjadi 75 persen.

Pengenalan nasabah pada elektronik atau KYC menjadi penting untuk kepentingan nasional juga seperti pencucian uang, menghindari pendanaan terorisme.

Agar efektif dan efisien, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MK dan PPATK.

Perusahaan Fintech Peer to peer lending, Asetku di bawah naungan PT Pintar Inovasi Digital mengumumkan pihaknya telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.