Otoritas jasa keuangan

Saat ini, terdapat 113 pinjaman daring yang terdaftar/berizin di OJK dengan total outstanding pinjaman mencapai Rp 7,79 triliun per Maret 2019.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi, salah satunya dengan menerbitkan surat utang kebencanaan yang bisa dicairkan jika terjadi bencana.

OJK terus melakukan eduksi soal investasi yang aman bagi masyarakat. Sebab, mayoritas korban investasi bodong berasal dari kalangan berpendidikan tinggi.

OJK dan Kemenkeu akan membentuk tim bersama dan secara bertahap akan mengadakan Probity Audit pengadaan barang atau jasa dengan bekerja sama dengan BPKP.

Semua perusahaan yang dihentikan kegiatannya telah melakukan pemberian pinjaman, namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

Berdasar survei 2016, akses ke jasa keuangan baru (financial technology) 67,82 persen dan tahun ini ditargetkan bisa meningkat hingga menjadi 75 persen.

Pengenalan nasabah pada elektronik atau KYC menjadi penting untuk kepentingan nasional juga seperti pencucian uang, menghindari pendanaan terorisme.

Agar efektif dan efisien, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MK dan PPATK.

Perusahaan Fintech Peer to peer lending, Asetku di bawah naungan PT Pintar Inovasi Digital mengumumkan pihaknya telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Diperlukan aturan yang mampu melindungi nasabah peminjam dan yang berinvestasi di perusahaan Fintechkarena saat ini belum ada wadah yang melindungi.

Tahun ini pihaknya mendorong bank untuk lebih berani menyalurkan kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menyiapkan sumber pendanaan.

Pelaku pasar memandang Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih konservatif memproyeksikan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

OJK mengeluarkan Peraturan OJK No 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Regulasi itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan kredit sepanjang 2018 didorong sektor produktif, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit konsumsi ada peningkatan tapi tidak besar.

Sejak kasus investasi berbalut MTN ini berstatus PKPU pada Januari 2016 silam, manajemen Brent Ventura dan Brent Securities baru satu kali melakukan pembayaran.