Mk

“Mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat

KPU sudah menetapkan dini hari tadi dan sudah ada SK KPU tentang hal itu. Maka, sesuai ketentuan, para peserta pemilu sudah bisa mengajukan permohonan.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum mengeluarkan sikap resmi mengenai rencana pengajuan sengketa hasil pemilu ke MK.

Mahkamah berpendapat, perbuatan penyalahgunaan telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Karena PNS koruptor harus dipecat tidak hormat

“Kamu bawa e-KTP nanti dicek di DPT kamu, nanti terus ditandai, nanti anda mengisi absen di C7, setelah absen di C7 anda duduk menunggu sambil menunggu surat suara disiapkan oleh petugas KPPS,” katanya.

“Sebaiknya kita harus membangun tradisi bernegara yang sehat. Kita sudah sengaja membuat MK sebagai forum beradab, menyelesaikan jika ada perselisihan,” katanya

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, KPU dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diintervensi untuk mengubah hasil pemilu.

Putusan itu menjadi sumber hukum baru sehingga warga sebanyak 4.231.823 yang sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki e-KTP terjamin hak konstitusionalnya

Menurut Anwar, kembali terpilihnya Aswanto sebagai wakil ketua bakal membuat soliditas di MK semakin kuat terutama menghadapi pemilihan umum 2019.

Larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara sudah pernah 2 kali dibatalkan oleh MK.

Yusril menilai guru PAUD terdiskriminasi oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam regulasi tersebut, guru PAUD non formal dianggap bukan guru

“Kalau memang ada pihak lain yang sudah memasukkan, dan kami rasa pandangannya isinya sama dengan kami,” ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (1/3).

“Kalau ada yang tertib ketentuan dan sama-sama punya kompetensi, kenapa tidak? Tetapi, itu sepenuhnya otoritas DPR,” pungkasnya.

Ditlantas Polda Metro Jaya mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak penggunaan gawai dengan alasan untuk keperluan alat bantu navigasi atau GPS.