Mk

Anwar Usman sebagai Ketua MK diminta harus bisa menjaga marwah konstitusi dalam menangani setiap perkara.

Mardani tak memungkiri, pelantikan lima Pj Gubernur memang mendesak dilakukan, karena masa jabatan kepala daerah definitif sudah berakhir.

Anggota Komisi III DPR RI menilai pernikahan adik Presiden Jokowi, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tak ganggu independensi MK.

“Demi cinta kepada MK dan pujaan hati harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK,” ujar Feri

MK menolak uji materi atau judicial review terkait aturan ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT).

Putusan MA Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sudut positif, dapat dipresiasi

DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait presidential threshold dimaksud ke Mahkamah Konstitusi.

Dari 277 perkara, sebanyak 253 perkara telah diputus, dengan rincian, 99 putusan perkara Pengujian Undang-Undang; 3 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

“Apa yang dilakukan itu kami dari DPR tinggal menyikapi dengan sebaik-baiknya jika ada gugatan,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen

Stafsus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan pemerintah tetap tancap gas dalam melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Ditanya terkait hal itu, pakar telematika Roy Suryo membenarkannya. Namun, sayangnya ia masih enggan mengungkap identitasnya ke publik.

“Dalam permohonannya, Pemohon membandingkan kedua norma dengan norma serupa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,”

Presidential threshold sebesar 20 persen dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilihan Umum kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP Partai Nasdem Atang Irawan, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum

Guru Besar UNS) Adi Sulistiyono menilai, pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk reformasi hukum dalam menanggapi putusan MK soal UU Cipta Kerja.