Menteri investasi

“Ketika diperhadapkan apakah dunia usaha atau rakyat, pasti milih rakyat karena Pak Presiden adalah orang yang berproses dari bawah,” kata Bahlil.

Pandemi Covid-19 sejak 2020 sangat memukul perekonomian. Namun, investasi yang semakin mudah, dapat menjadi jangkar pemulihan ekonomi

Iklim investasi di tanah air sedang kondusif. Sepanjang 2021, kinerja investasi berhasil melampaui target. Realisasinya tembus 101 persen dari target.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alasan pencabutan izin ribuan usaha tambang karena tidak produktif atau usahanya tidak beroperasi selama bertahun-tahun.

“Ibarat mobil perusahaan itu mobil baru lari, baru pemanasan, baru ganti oli. Tiba-tiba lagi ditambah beban yang tinggi, ini mobilnya masuk di got,” kata Bahlil

“Tidak ada satu pasal pun dianulir. Termasuk ada 47 PP, disahkan Perpres ada 4, Permen sudah 22 Permen. Itu relatif clear,” kata Bahlil.

Indonesia akan kedatangan investor selanjutnya. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan bakal ada tujuh negara lagi yang siap masuk ke tanah air.

Bahlil mengaku, sebagai pengusaha, dirinya paham bahwa ada cara kotor yang kerap kali digunakan untuk meloloskan perizinan.

Terobosan dilakukan untuk menggairahkan perekonomian di masa pandemi. Perizinan berusaha atau berinvestasi di tanah air terus dipermudah.

Pihaknya sangat berharap Arsjad Rasjid bisa membantu mengembangkan perekonomian di Sulbar dengan memabntu mendatangkan banyak investor..

“Ekspor kita di zaman VOC dengan sekarang hampir sama saja, nggak ada perbedaan,”

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang melakukan pengawalan terhadap calon investor di Banten.

Kemarin (28/4) Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai menteri investasi menyusul berubahnya nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Fadjroel Rahman mengatakan belum ada nama yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menempati posisi Menteri Dikbud-Ristek dan Menteri Investasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa jaksa agung (Jakgung) periode mendatang dipilih dari unsur nonparpol.